INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Banyak hal yang dikebut dalam seratus hari pertama ini, salah satunya adalah pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara- Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pemerintah mulai menggarap megaproyek ini dari berbagai aspek, mulai dari sisi aturan, desain, hingga skema pembiayaannya. Presiden Jokowi sendiri sudah turun langsung untuk meninjau lokasi ibu kota baru pada 17 Desember lalu.
Lokasi yang ditinjau Jokowi itu merupakan lahan lahan hutan tanam industri (HTI). Jokowi memastikan lokasi yang berkontur perbukitan tak akan menyulitkan dalam membangun ibu kota baru. Justru kontur perbukitan bisa memudahkan pekerjaan.
“Kalau arsitek atau urbann planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti akan senang sekali,” kata Jokowi kala itu.
Dengan status HTI tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kawasan tersebut harus dilepas. Pelepasan status tanah akan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Gabungan Kecamatan Samboja dan Sepaku yang seluas 2.218 kilometer persegi terhitung lebih dari cukup untuk membangun ibu kota baru—yang menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hanya memerlukan wilayah seluas 400 km persegi di awal, kemudian berkembang menjadi 1.800 km persegi seiring pembangunan hunian untuk aparatur sipil negara dan pengembangan lahan hijau.
Sebagai perbandingan, Jakarta yang saat ini masih menyandang status ibu kota memiliki luas 661 km persegi.
Dengan kondisi Sepaku dan Samboja yang kini tertutup hutan, mau tak mau pembangunan ibu kota akan mengorbankan sebagian rimba tersebut. Sebab, pembukaan lahan jelas tak terhindari. Itu pula sebabnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
