Abu Janda Resmi Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan SARA ke Natalius Pigai

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian berunsur SARA terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai pada Kamis (28/1/2021).

Laporan itu dibuat oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan diterima oleh kepolisian dengan nomor LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

Muat Lebih

“Telah diterima laporan kami alhamdulillah, secara kooperatif dari polisi. Sudah kami lampirkan juga bukti-buktinya,” ujar Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, Medya Rischa Lubis kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis, 28 Januari.

“Bahwa kami hari ini telah melaporkan akun twitter @permadiaktivis1 yang diduga dimiliki oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda,” sambung dia.

Dugaan ujaran kebencian ini, kata Medya, karena cuitan Twitter Abu Janda menggunakan kata-kata yang dianggap menghina pada 2 Januari. Dalam cuitan itu ada kalimat yang menyinggung soal evolusi.

“Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun @permadiaktivis karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian” kata.

Medya menegaskan, kata evolusi itu dianggap sebagai penghinaan terhadap fisik Natalius Pigai. Karena itu diputuskan untuk melaporkan Abu Janda. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/0052/I/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

Abu Janda dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-undang nomo 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antar Golongan (SARA), Pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.

Berkaitan dengan rasisme terhadap Pigai, polisi telah menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka. Kader Partai Hanura itu menyandingkan foto Pigai dengan gorila, lalu mengunggah di akun Facebook miliknya.

Perihal rasisme, Pigai mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pembiaran penanganan, seperti yang memicu protes besar warga Papua pada tahun 2019. Dua tahun lalu, warga Papua di asrama mahasiswa Surabaya jadi korban rasisme, namun aparat penegak hukum dinilai telat menangani.

“Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme. Kita harus hapuskan rasisme,” kata Pigai kepada Tirto, Senin lalu.

Dia menyesalkan respons perbedaan pendapatnya soal vaksin, dibalas dengan tindakan rasis. Pigai menilai rasisme telah menjadi alat bagi negara untuk membungkam orang Papua yang kritis. [rif]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *