INDOPOLITIKA.COM – Sikap pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemik virus corona baru atau Covid-19 dinilai makin aneh dan membingungkan. Di satu sisi, masyarakat dilarang mudik namun disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina diizinkan masuk ke Sulawesi Tengah.
Hal itu dsampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya Rabu, (29/4/2020).
“IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi,” katanya.
Padahal, sambung Neta, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinya itu. Larangan mudik dibarengi dengan pegerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik.
“Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pandemik corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tantang Neta.
Di sisi lain, dari pengamatan IPW, sikap ngawur Presiden Jokowi terlihat ketika berkali kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri.
“Padahal, jika masyarakat yang melakukan, Polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa,” ujarnya membandingkan.
“Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” sambung Neta berharap kepada Polri.
Di sisi lain, Neta menambahkan, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.
Untuk itu, Neta meminta DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan. Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu. “DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka. Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan.
Selain bisa membuat pandemi Covid 19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” kata Neta. [rif]
