Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Minta TKA Asal China Dipulangkan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto minta pemerintah memulangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Kabupaten Bekasi. Hal itu menyusul penyebaran virus corona yang dianggap masif dan membuat kekhawatiran masyarakat.

“Pemerintah pusat dan daerah harus peka dan tegas dengan memulangkan para TKA Cina itu. Virus itu jadi kekhawatiran warga Kabupaten Bekasi, di mana ada tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di kawasan industri,” kata dia di Bekasi, Rabu (5/2/2020).

Muat Lebih

Budiyanto meminta agar pemerintah memulangkan pekerja China sementara waktu sampai benar-benar dinyatakan aman.

“Kami ingin mengedepankan keamanan dan keselamatan warga Kabupaten Bekasi,” ucap Budiyanto yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia (Aspelindo).

Ia memperkirakan ada sekitar 3.000 TKA China yang bekerja di sejumlah kawasan industri maupun proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Kader PKS itu menduga masih banyak pekerja yang baru datang dari China dan bekerja di sana.

“Kami bukan rasis, virus corona ini sudah jadi ancaman masyarakat dunia dan menyebar ke beberapa negara. Sudah sepantasnya pemerintah pusat dan daerah mengambil tindakan tegas memulangkan para pekerja China itu ke negara asalnya. Harus segera sebelum menjadi bencana di Kabupaten Bekasi,” ungkap dia.

Budiyanto meminta pihak Imigrasi, Dinas Kesehatan, Polres Metro Bekasi, segera melakukan pengecekan untuk memastikan dokumen para TKA China tersebut. “Harus aktif cek ke lokasi yang banyak terdapat TKA China. Apakah mereka baru datang atau sudah lama menetap,” papar dia.

Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuat hotline dari sembilan kementerian terkait antisipasi virus corona. Di antaranya Perhubungan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Badan POM, Kesehatan, dan Keuangan terutama Bea Cukai.

“Ini terkait dengan kebijakan per hari Rabu, nanti penerbangan dari Indonesia ke China sementara dihentikan. Kemudian juga akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keimigrasian,” kata Airlangga.

Pemerintah, lanjut Menko, akan melakukan pembatasan dari Tiongkok untuk tidak ke Indonesia, dan akan dimonitor sampai dengan setiap dua minggu di bulan Februari ini.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *