INDOPOLITIKA.COM- Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR PAPUA) hari ini resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) pembentukan dari MPR RI.
Oleh karenya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong FOR PAPUA, agar bergerak cepat menjadi bagian solusi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras, juga sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bamsoet mengatakan, FOR PAPUA berisi anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, akan menguatkan posisi MPR RI sebagai rumah kebangsaan.
Terlebih, sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua.
“Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi Papua, jalan dialog merupakan kunci utama agar berbagai permasalahan tersebut bisa diurai dan dicari solusinya sesuai aspirasi masyarakat Papua,” ujar Bamsoet saat memberikan SK Pembentukan FOR PAPUA, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta Pusat, pada Selasa (17/12/19).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, daerah Papua selain menyimpan berbagai kekayaan alam juga menyimpan keharmonisan hidup yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis Kementerian Agama pada 11 Desember 2019, Provinsi Papua Barat berada di urutan pertama sebagai daerah paling toleran di Indonesia, dengan skor mencapai 82,1.
Sedangkan Provinsi Papua menempati urutan ke-6 dengan skor 79,0, berada dibawah NTT (peringkat ke-2, skor 81,1), Bali (peringkat ke-3, skor 80,1), Sulawesi Utara (peringkat ke-4, skor 79,4), dan Maluku (peringkat ke5, skor 79,4).
Hal tersebut membuktikan, Bamsoet kembali menerangkan, bahwa pada dasarnya masyarakat Papua merupakan masyarakat yang damai dan penuh kesahajaan. Tenggang rasa, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.
“Jika kini terjadi berbagai ketegangan, kemungkinan terbesar penyebabnya akibat tidak adanya komunikasi yang efektif dari para pemangku kebijakan terhadap masyarakat Papua. Disitulah peran penting FOR PAPUA,” pungkasnya.[pit]
