Bawaslu Diminta Perangi Money Politic pada Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020 mendatang. Setidaknya ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak ini.

Praktik-praktik seperti money politic masih menjadi perhatian dalam perhelatan Pilkada. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menilai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu) ke depannya perlu diperkuat.

Muat Lebih

“Kami sudah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Prolegnas. Kita akan melakukan penguatan peran Bawaslu bersama masyarakat untuk memerangi money politic,” kata Mardani di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

“Karena salah satu yang membuat korupsi tinggi, menurut kajian KPK itu biaya politik yang tinggi. Memang demokrasi kita masih demokrasi yang mahal, salah satu paling utama penyakitnya adalah money politic,” jelasnya.

Menurut politisi PKS ini, dalam aturan yang lama, money politic tidak mendaptkan perhatian yang memadai.

“Kalau saya dapat money politic, lalu saya melaporkan, maka saya yang melaporkan dan yang dilaporkan akan diproses, kalau demikian maka orang tidak akan ada yang mau melaporkan. Nanti kita buat aturan, meraka yang melaporkan money poltic dan terbukti tidak cuma untuk menjatuhkan, itu akan diberikan reward. Jadi semangat pengawasan datangnya dari masyarakat, bukan cuma penyelenggara Pemilu,” paparnya.

Kepada jajaran KPU hingga KPUD, Mardani berharap, untuk data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini bisa disatukan antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan KPU.

Kalau data dari pihak ini tidak disatukan, pihaknya khawatir yang terjadi data DPT akan terus menjadi masalah. Kedua, tentu PKPU yang terbaru terkait dengan Pilkada baru saja disahkan.

Ia berharap KPUD sudah mempelajari dengan baik, karena ada beberapa perbaikan mengingat Pilkada 2020 dinilai lebih spesial.

“Undang-undang Pilkada tahun 2016 lalu banyak yang belum sesuai dengan UU Pemilu Nomor  7 Tahun 2017, di PKPU kita menyesuaikan. Walaupun belum ada norma revisi UU Pilkada, tapi kita sesuaikan. Contohnya, peran Bawasalu lebih diperkuat. Di sini mudahan-mudahan antara KPU dan Bawaslu memiliki pemahaman yang sama, sehingga membuat (jajaran) di bawah tidak ada perbedaan pendapat,” tegasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *