Bila Negara Akui KLB Moeldoko, Saiful Mujani: Partai Demokrat Bisa Berakhir Seperti Hanura

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Sejumlah pihak menyoroti langkah yang dilakukan Moeldoko dalam mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat melalui KLB di Deli Serdang. Langkah yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai kasar.

Pengamat politik SMRC Saiful Mujani menyatakan, usai KLB Demokrat di Sumut, kini bola panas berada di pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM.

Muat Lebih

“Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi Ketua Partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasonna Laoly, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY lonceng kematian PD makin kencang,” kata Mujani saat dikonfirmasi lewat akun twitternya, Sabtu (6/3/2021).

Mujani menyebut, apabila pemerintah mengakui KLB Sumut, maka Partai Demokrat kubu AHY akan bertarung di Mahkamah Agung dan berujung lewatnya peluang Pilpres 2024.

“Biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar Pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?,” katanya.

Bila hal itu terjadi, Mujani menyebut Demokrat akan bernasib seperti Hanura pasca ditinggal Wiranto.

“2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu. Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? Seperti mantan jendral lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” katanya.

Baginya, sama saja Demokrat akan terbunuh hanya karena ambisi kekuasaan yang dilakukan Moeldoko. Menurut dia, hal ini merupakan kemunduran demokrasi.

“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara, Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi,” pungkasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *