INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pemerintah daerah tidak boleh melakukan lockdown dalam pencegahan virus corona (Covid-19), lantaran akan memberikan dampak besar bagi kehidupan social dan ekonomi masyarakat.
Jokowi berujar, belum ada pemerintah daerah yang melakukan kebijakan karantina wilayah atau local lockdown untuk menekan kasus penyebaran virus Corona (COVID-19). Pemerintah daerah menurutnya saat ini hanya menerapkan kebijakan seperti pembatasan sosial dan pembatasan lalu lintas. Dia juga menganggap jika penerapan aturan itu lumrah dilakukan untuk mengantisipasi pandemi ini.
“Lockdown itu apa sih, karena harus sama. Lockdown itu orang tidak boleh keluar rumah, transport berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, kegiatan kantor semuanya dihentikan. Nah ini yang kita tidak ambil jalan yang itu,” Jokowi saat meninjau Rumah Sakit darurat penanganan virus corona (Covid-19) di pulau Galang, kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (01/04/2020).
Jokowi pun mengatakan solusi terbaik yang diambil pemerintah yakni menjaga jarak melalui physical distancing, sehingga dengan metode itu, aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
“Kita tetap aktivitas ekonomi ada tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social physicial distancing, itu terpenting,” ujar Jokowi.
Selain itu, Ia menyebut sudah ada 222 negara yang warganya teinfeksi virus corona (Covid-19), namun kebijakan itu harus diseusaikan dengan karakter masyarakat Indonesia.
“Kami pelajari semuanya ada plus dan minus. Kita sesuaikan dengan kondisi negara kita baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita,” katanya.
Jokowi mengatakan tidak ada daerah yang berbeda kebijakan dari daerah pusat mengenai penanganan virus Corona. Dia menyebut pembatasan sosial dan pembatasan lalu lintas di masing-masing daerah dianggapnya wajar.
“Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda, dan kita harap tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial dan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah ingin mengontrol,” tandasnya. [rif]
