INDOPOLITIKA.COM – Kartu Prakerja masih memicu polemik di berbagai pihak. Mulai dari skema bantuannya hingga persoalan mengenai vendor penyelenggara pelatihan. Terkait skema bantuan Kartu Prakerja, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk meninjau kembali hal tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Ekonom Muhammad Ishak Razak dari Core Indonesia mengatakan, program Kartu Prakerja dapat digunakan sebagai basis untuk membenahi data pengangguran yang dapat menjadi basis kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan unemployment benefit untuk mendapatkan pekerjaan.
“Skema bantuan Kartu Pra-Kerja perlu disesuaikan dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak Covid-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.” kata Ishak Razak dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020).
Paket pelatihan senilai satu juta rupiah yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 150 ribu, perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini.
“Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), dan bukan akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill.” ujarnya.
Program Kartu Pra-Kerja juga dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat menjadi basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan.
Apalagi sasaran Kartu Pra-Kerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80 persen angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang (per Agustus 2019). [rif]
