INDOPOLITIKA.COM – Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting, ditambah lagi saat pandemi corona ini. Selain menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat, pertanian juga merupakan sektor penggerak perekonomian terutama di pedesaan. Ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan instruksi langsung kepada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ‘keroyokan’ membuka lahan baru untuk persawahan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda dan ancaman kelangkaan pangan.
“Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan yaitu lahan basah dan lahan gambut,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2020).
Salah satu lahan yang perlu dibuka menurut Airlangga, yakni lahan basah atau lahan gambut.
“Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektare juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan,” jelasnya.
Jokowi khawatir terjadi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya langkah antisipasi mencegah kekeringan apalagi di tengah wabah pandemi Covid-19.
“Walaupun BMKG sampaikan tidak akan ada cuaca kering ekstrem. Namun kami monitor apakah di semester II tantangan alam baik kekeringan atau hama 5 tahunan,” jelasnya.
Presiden Jokowi mengingatkan soal risiko krisis pangan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi corona. Hal ini merespons Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang sudah mengingatkan potensi krisis pangan di tengah corona.
“FAO telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi Covid-19. Di dalam negeri, sejumlah langkah sudah kita ambil dan persiapkan sejak dini untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah selama pandemi,” kata Jokowi dalam aku media sosialnya, Senin (13/4).
Jokowi juga mengatakan selain memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19 ini. [rif]
