Bupati Terpilih Sabu Raijua Bantah WNA, Orient Kore: Saya WNI

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore, menemui titik terang. Orient menegaskan dirinya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bukan WNA seperti yang saat ini menjadi polemik.

Hal itu disampaikan Orient saat mendatangi  Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (5/2/2021) siang. Orient dengan tegas menjelaskan jika status kewarganegaraannya sudah ada yang memproses sebelum terpilih menjadi bupati Sabu Raijua dalam Pilkada 2020.

Muat Lebih

“Bukan (berstatus warga negara ganda), Saya warga negara Indonesia. Warga negara itu tuh sudah ada yang ngurus prosesnya,” kata Orient di Mapolda NTT, Kupang.

Dalam kesempatan tersebut, Orient pun memaparkan alasan dirinya mengikuti Pilkada Sabu Raijua 2020. “Rencana awal sebagai bupati Sabu Rajua hanya karena sesuai amanat orang tua,” ungkapnya.

Diketahui, Orient mendatangi Mapolda Papua sekira pukul 13.10 Wita. Mengenakan kemeja lengan panjang dan celana hitam serta topi merah, ia tia di Mapolda NTT dengan menumpangi mobil dobel gardan bernopol AG 8888 SR. Orient sendiri didampingi sejumlah pria saat mendatangi Mapolda ini.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan opsi untuk menunda pelantikan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore. Hal itu menyusul status Orient sebagai warga negara Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan hal itu masih berupa opsi. Namun, Kemendagri akan mengkajinya dalam waktu dekat.

“Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan pelantikan. Tentunya usulan Bawaslu ini menjadi bahan kepada pimpinan, kepada Bapak Menteri bahwa agar Pak Menteri mengambil keputusan yang tepat,” kata Akmal dalam jumpa pers daring di akun Instagram Kemendagri, Kamis (4/2/2021).

Dia menjelaskan Kemendagri menghormati proses demokrasi yang telah berjalan di Sabu Raijua. Namun, Akmal menegaskan ada fakta hukum yang tidak bisa dikesampingkan.

Sehingga, Kemendagri butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Opsi penundaan jadi hal yang akan dipertimbangkan.

“Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan paslon melalui keputusan menteri dalam negeri, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Akmal menyampaikan akhir masa jabatan Bupati Sabu Raijua jatuh pada 17 Februari mendatang. Kemendagri akan mempercepat pengambilan keputusan sebelum tanggal itu. [ind]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *