INDOPOLITIKA.COM- 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengklaim sudah banyak hal yang dikerjakan dalam mewujudkan Indonesia Maju.
Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menjelaskan, sebenarnya tidak ada disain program 100 hari pemerintahan akan tetapi pemerintahan saat ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan periode sebelumnya.
“Kami menyebutnya sebagai panca kerja, yaitu yang pertama soal pengembangan sumber daya manusia, yang ke dua keberlanjutan infrastruktur, yang ke tiga adalah penyederhanaan birokrasi, ke empat penyederhanaan regulasi, dan yang ke lima adalah transformasi ekonomi,” ujar Fadjroel dalam keterangannya di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/01/2020)
Mantan Komisaris Utama PT Adhi Karya ini membeberkan ada sejumlah hal yang bisa dicatat dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di bidang hukum dan konstitusi misalnya, Jokowi-Ma’ruf Amin telah menetapkan sikapnya terkait berbagai isu yang berkembang dalam rencana amendemen UUD.
“Bahwa pemilihan residen tetap dilaksanakan secara langsung, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung, dan yang ketiga periode presiden dan wakil presiden itu tetap dua periode dan tidak ada lagi setelahnya,” jelas Fadjroel.
Dalam bidang hukum utamanya terkait penanganan pelanggaran HAM di masa lalu, Presiden akan menyelesaikannya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Masih terkait dengan undang-undang, Fadjroel menyebutkan akan ada hadiah lebaran yaitu empat omnibus law, yang pertama adalah cipta lapangan kerja, kefarmasian, perpajakan, dan undang-undang Ibukota Negara baru.
Fadjroel menuturkan, di dalam RUU Ibu Kota Negara terdapat 3 orang yang menjadi Dewan Pengarah pembangunan IKN, di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tony Blair, dan CEO Soft Bank Masayosi Son.
Dalam bidang transformasi ekonomi, Fadjroel mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhasil menandatangani 1300 kontrak kerja proyek-proyek nasional tahun anggaran 2020.
Hal ini sesuai dengan arahan Jokowi bahwa hendaknya semua kegiatan yang terkait dengan tender pemerintah dilaksanakan pada awal tahun.
Kebijakan ekonomi pemerintah sudah membuat RPJMN disebutkan sampai tahun 2024 pemerintah sudah membuat beberapa target terkait dengan penurunan angka kemiskinan, gini rasio, dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi 4 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam bidang reforma agraria, pemerintah sudah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat sejak 2014-2018 13.4 juta sertifikat, 2019 11.2 juta sertifikat, Fadjroel berharap 80 sampai 100 juta sertifikat tanah bisa terselesaikan.
“Ini bagian dari panca kerja transformasi ekonomi, karena setiap orang yang memiliki sertifikat tanah mereka boleh menyimpannya atau mengagunkannya untuk berbisnis” ucapnya.
Kemudian mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna, Presiden Jokowi mendorong agar ZEE dimanfaatkan oleh para nelayan, di mana Pulau Natuna sudah memiliki pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, serta cold storage.
Fadjroel menambahkan, reformasi birokrasi juga sudah dikerjakan oleh beberapa kementerian seperti menghilangkan eselon 3 dan eselon 4, dan kementerian yang pertama melakukan hal tersebut adalah Kementerian PAN RB.[sgh]
