DPR Belum Terima Surat Presiden Joko Widodo Tentang Omnibus Law

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga hari ini belum menerima Surat Presiden (surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, baik tentang Cipta Lapangan Kerja maupun tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

“Belum masuk suratnya secara resmi ke DPR, saat ini belum masuk berkenaan dengan Omnibus Law,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Muat Lebih

Azis menyatakan jika surpres soal RUU Omnibus Law sudah dikirim pemerintah, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu surat tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. “Sampai hari ini belum ada, secara resmi belum ada,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan DPR tak dalam posisi meminta pemerintah untuk mengirimkan surpres terkait RUU Omnibus Law itu. Menurutnya, jika sudah waktunya, pemerintah pasti akan mengirimkan surat tersebut. “Ya kan nanti ada waktunya masuk, tapi sampai hari ini belum,” tuturnya.

Sebelumnya, DPR telah memutuskan empat Omnibus Law masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Empat Omnibus Law itu adalah RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyatakan telah menandatangani surat presiden (surpres) RUU Omnibus Law Perpajakan. Usai ditandatangani, surpres itu akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. “Soal Omnibus Law yang tentang perpajakan sudah saya tandatangani,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, belum lama ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *