INDOPOLITIKA.COM – Tersendatnya ketersediaan tas untuk mengemas paket sembako berwarna merah putih dan bertuliskan ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’ berimbas pada tersendatnya distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak wabah Covid-19.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat gegara menunggu tas yang terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona itu.
“Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus import,” katanya kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).
Padahal menurut Juliari paket sembako sudah tersedia. Namun, saat ini produksi tas kemasan tersebut sudah lancar. Dia mengaku telah mengajak perusahaan lain untuk membuat tas kemasan sehingga diharapkan distribusi paket sembako ke depannya tidak terganggu.
Menyikapi hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera M. Nasir Djamil, menyayangkan jika benar hanya gara-gara tas yang bertuliskan ‘Bantuan Presiden’ belum siap emngakibatkan sembako ditunda untuk dibagikan ke masyarakat miskin.
Nasir Djamil juga prihatin dengan hal tersebut, lantaran hanya karena menunggu tas tersebut siap. Jutaan masyarakat harus menunggu dalam kondisi kelaparan.
“Kondisi ini tentu membuat kita miris dan seolah-olah bantuan itu berasal dari kantong Presiden Jokowi, padahal itu uang berasal dari rakyat,” ujar Nasir, Rabu (29/4).
Dengan tegas, Nasir mengatakan, seorang presiden seharusnya tidak boleh menjadikan momen pandemik ini sebagai aji mumpung mencari popularitas.
“Mental aji mumpung tentu tidak boleh ada dalam cara kerja presiden. Tapi boleh jadi mungkin ada survey yang menyebutkan bahwa rakyat ternyata senang mendapatkan tas yang bergambarkan presiden jokowi,” sindirnya.
Dia pun menyindir sejumlah kepala daerah yang juga memamakai cara Presiden Jokowi. Yakni, menempel stiker di setiap bantuan yang dibagikan.
“Jadi jangan salahkan kepala daerah yang menempelkan stiker yang bergambar dirinya karena bisa jadi kepala daerah itu meniru cara Presiden Jokowi,” tandasnya. [rif]
