INDOPOLITIKA.COM – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Kelautan dan Perikanan, Tb Ardi Januar, menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memutuskan apakah ekspor benih lobster akan dibuka atau tidak. Sebab, keputusan terkait hal itu masih belum final.
“Hingga saat ini, KKP belum memutuskan apakah ekspor benih lobster akan dibuka atau tidak. Saat ini, KKP masih terus melakukan kajian mendalam, tentunya dengan melibatkan para ahli dan pakar,” ujar Januar dalam keterangannya, Jumat (27/12/2019).
Menurut Januar, untuk itulah Menteri Edhy melakukan kunjungan ke NTB dan menjumpai para nelayan. Dia juga mengungkapkan ada simpang siurnya informasi terkait polemik isu ekspor benih lobster pasca-kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
“Pada hari Kamis 26 Desember 2019 Menteri Edhy menyambangi Provinsi NTB. Salah satu tujuannya, untuk mendengarkan keluhan dan permasalahan dari para nelayan terkait kontroversi benih lobster. Gubernur Zulkieflimansyah turut mendampingi dari awal sampai akhir,” ungkapnya.
Ardi memaparkan kunjungan dilakukan dengan menyambangi tiga tempat yaitu di Telong Elong (Kabupaten Lombok Timur), Teluk Ekas (Lombok Timur), dan Pelabuhan Perikanan Awang (Lombok Tengah).
“Di Telong Elong, kebanyakan masyarakat ingin agar pemerintah membolehkan masyarakat melakukan pembesaran lobster. Dengan harapan, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, tanpa harus melakukan ekspor benih lobster,” katanya.
Sementara di Pelabuhan Awang, lanjut dia, para nelayan menuntut agar Permen 56 tahun 2016 dicabut. “Mereka juga berharap keran ekspor benih lobster dibuka kembali. Pasalnya, sudah turun temurun menjadi mata pencaharian mereka,” tuturnya.
Ardi pun mengklarifikasi pernyataan Menteri Edhy tentang ‘Ekspor benih lobster tinggal cerita’ yang sempat beredar di salah satu media online, menurut dia pernyataan tersebut adalah penggalan dialog Menteri Edhy dengan masyarakat di Telong Elong. “Pernyataan Menteri Edhy tersebut bukan kesimpulan dari rangkaian kunjungan, bukan pula sebuah keputusan,” jelasnya.
Dia menambahkan, Menteri Edhy akan terus meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi, menjaring aspirasi dan mencari solusi terkait sederet persoalan yang dialami para nelayan. Hal ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Edhy.[asa]
