INDOPOLITIKA.COM – Ketegangan di perairan Natuna menunjukan ada kelemahan dalam diplomasi perairan Indonesia. Teranyar, Kapal perang (KRI) Tjiptadi-381 di bawah jajaran komando utama TNI Angkatan Laut, Komando Armada (Koarmada) I mengusir kapal Penjaga Pantai Cina yang tengah mengawal kapal-kapal ikan Cina di perairan Natuna Utara, Kepri Senin lalu.
Pengamat Intelijen dan HanKAM Stanislaus Riyanta mengatakan, perairan Natuna memang sangat seksi. Perairan itu kerap menjadi perebutan dan klaim sepihak negara-negara lain. Termasuk Tiongkok. Sebab, perairan itu kaya akan sumberdaya alam. Khususnya kekayaan laut. Karena itu, negara tak boleh kalah.
“Untuk menyelesaikan masalah Natuna ada beberapa pendekatan. Misalnya Diplomasi. Kalau diplomasi tidak berhasil, bawa saja ke mahkamah internasional. Tapi yang paling penting negara tidak boleh menyerah. Negara tidak boleh kalah. Sekali kita menyerah, sekali kita kalah ya akan terus terinjak-injak,” katanya kepada Indopolitika.com Jumat pagi (3/1/2020).
Dia mengatakan, negara harus berdaulat terhadap wilayah teritorinya. Aktivitas kapal penjaga perairan milik Tiongkok yang mengawal kapal-kapal ikan nelayan Tiongkok sudah menggangu kedaulatan perairan Indonesia. Natuna, diakuinya sudah menjadi rebutan banyak negara.
“Karena ini wilayah sangat strategis,” ungkapnya.
Diketahui, Situasi perairan Natuna kembali memanas menyusul hadirnya kapal-kapal Coast Guard China di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna utara.
Pihal otoritas Cina mengklain wilayah perairan itu adalah wilayahnya dengan acuan historis yang mereka punya. Padahal secara teritorial masuk ke dalam wilayah Indonesia.
Sampai saat ini konflik di Laut Cina Selatan tengah melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, China dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam dan wilayah potensial untuk transportasi antarnegara. [rif]
