INDOPOLITIKA.COM- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meluruskan mispersepsi mengenai isu Natuna. Hikmahanto mengatakan ada kesalahpahaman mengenai coast guard Cina dan wilayah kedaulatan Indonesia.
Dia mengatakan, di masyarakat dan berbagai media mempersepsikan bahwa coast guard Cina memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.
“Padahal persepsi demikian tidak benar. Sejumlah kejadian menunjukkan coast guard Cina dan kapal-kapal nelayan Cina memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara,” kata Hikmahanto dalam keterangannya, Senin (06/01/2020).
Hikmahanto lantas menjelaskan mengenai ZEE. Menurut dia, ZEE tidak berada di laut teritorial tetapi di laut lepas (high seas).
“Di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan. Dalam konsep ZEE maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right,” ujar dia.
Dia mengatakan yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan bukan tentang kedaulatan.
“Oleh karenanya situasi di Natuna Utara bukanlah situasi akan ‘perang’ karena ada pelanggaran atas kedaulatan Indonesia. Kalaupun ada pelibatan kapal-kapal dan personel TNI-AL maka pelibatan tersebut dalam rangka penegakan hukum,” jelas Hikmahanto.
Sebab, dijelaskan Hikmahanto, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU TNI maka TNI-AL selain bertugas untuk menegakkan kedaulatan, diberi tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional.
“Adapun yang dimaksud wilayah laut yurisdiksi nasional salah satunya adalah ZEE,” tandasnya.[sgh]
