INDOPOLITIKA.COM – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, pihaknya akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai respon terhadap persoalan yang membelit Jiwasraya.
Jiwasraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang perasuransian yang tengah dilanda gagal bayar terhadap para pemegang polisnya.
“Pansus kita dorong karena kondisi di Jiwasraya cukup memprihatinkan. Pansus kita dorong karena ingin tahu apakah persoalan di Jiwasraya terjadi karena salah kelola atau ada hal lain,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, pada Selasa (17/12/2019).
Sebelum DPR membentuk pansus, Bendahara Megawati Institute itu menerangkan, sebaiknya pihak Jiwasraya memiliki itikad baik dengan memaksimalkan instrumen yang mereka miliki untuk menuntaskan segala tunggakan yang ada terhadap nasabahnya.
“Sebelum kita bentuk pansus. Kita desak agar Jiwasraya segera membayar delay payment sebanyak 13.095 polis sebesar Rp 11.5 Triliun. Karena ini bisa menciptakan isu sosial yang menimbulkan biaya sosial yang menjadi beban pemerintah,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Darmadi meyakini bahwa Jiwasraya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah membelitnya.
“Komposisi portfolio per september 2019 masih diangka Rp22 Triliun yang bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan kreatifitas yang out of the box dari dirut, mestinya bisa diselesaikan 13.095 polis tersebut,” paparnya.
Darmadi kembali menyarankan agar Direksi Jiwasraya menyiapkan program quick win agar bisa meminimalkan biaya sosial yang cukup besar yang bisa menciptakan beban besar buat pemerintah.
“Salah satunya lewat optimalisasi aset properti yang nilainya Rp6,7 Triliun. Jangan selalu mengandalkan sinergi destructive BUMN atau injeksi dari Holding BUMN sebagai solusi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR (16/12) kemarin, sejumlah anggota komisi VI mewacanakan tentang pembentukan pansus. Pansus diwacanakan sebagai respon terkait kondisi Jiwasraya saat ini yang dianggap kurang sehat.[rif]
