Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras Disambut Takbir Ulama, Tengku Zulkarnain: Alhamdulillah, Allahu Akbar

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Gaduh Perpres tentang investasi minuman keras (miras) akhirnya redam menyusul dicabutnya Perpres itu oleh Presiden Jokowi pada Selasa (2/3/2021) ini. Pencabutan aturan kontroversial itu pun disambut takbir sejumlah ulama.

Mereka bersyukur dan menyampaikan terimakasih kepada Jokowi karena sudah mendengarkan aspirasi pemuka agama. “Saya ucapkan terima kasih kpd Pak Presiden @jokowi  atas kepekaan menerima aspirasi umat. Bahwa legalisasi investasi miras, dalam lampiran no. 31-32 Perpres Nomor 10 tahun 2021 dicabut,” cuit Ketua MUI KH Cholil Nafis melalui akun Twitternya, @cholilnafis, dilihat Selasa (2/3/2021).

Muat Lebih

“Mudah2-an negeri ini berkah n sejahtera. Alfatihah. Alfatihah,” sambungnya.

Sebelumnya, KH Cholil menegaskan jika aturan itu memang harus dicabut. “Ya. Ini menyangkut keyakinan umat dan yang membahayakan masyarakat harus ditolak. Tak ada alasan mengesahkan miras,” tutur dia sebelumnya.

Rasa syukur juga disampaikan Ustadz Tengku Zulkarnain atas dicabutnya Perpres ini. “Pak @jokowi akhirnya cabut Perpres No.10 tahun 2021 tentang Investasi dan Penjualan Miras. Alhamdulillah,” ulasnya.

“Wahai para Ulama, tetaplah bersuara membela kebenaran didengar atau tidak didengar. Yang pasti Allah lihat dan dengar. Allahu Akbar,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras beralkohol.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (02/03/2021) siang. “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Presiden.

Keputusan tersebut diambil Pemerintah setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Masukan-masukan dari ulama, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Kepala Negara. [ind]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *