INDOPOLITIKA.COM- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta oleh Presiden Jokowi agar lebih bijak mengelola anggaran di lembaga yang dipimpinnya. Jokowi mengatakan Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian yang mendapatkan alokasi dana APBN terbesar sejak 2016 hingga 2020. Angkanya mencapai Rp 127 triliun.
“Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan ini,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan hal ini saat memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri di Kantor Kementrian Pertahanan, Kamis 23 Januari 2020, kemarin.
Anggaran sebesar itu kata Jokowi, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pertahanan negara. Misalnya dengan membeli alutsista yang canggih untuk investasi pertahanan dan keamanan dimasa depan. Jokowi melarang adanya jajaran Kementerian Pertahanan melakukan mark up dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ungkap Jokowi.
Tak juga sampai disitu, Jokowi juga meminta agar Prabowo selama menjabat sebagai Menhan harus bisa mengembangkan industri pertahanan di tanah air. Menurut Jokowi, industri pertahanan nasional harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan digitalisasi.
“Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan, kemarin siang, bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Lanjut Jokowi, perkembangan digitalisasi ini harus sudah dimulai dari sekarang. Pasalnya banyak negara yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih pada sistem pertahanannya. Kata dia, ada tiga item yang harus diperkuat dalam hal penguasaan teknologi pertahanan.
“Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita. Yang pertama teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom,” jelasnya.
Jokowi menambhakan, sistem pertahanan nasional juga harus meningkatkan teknologi sensor yang mengarah pada pengembangan sistem pengindraan jarak jauh. Ketiga pengembangan sistem siber nasional.
Untuk menunjang hal itu, maka Jokowi meminta Kementerian Pertahanan harus bisa bijak dalam mengeluarkan dana untuk membeli alutsista. Sehingga belanja pertahanan bisa menjadi investasi jangka panjang. Selain itu, kebijakan dalam pengembangan alutsista juga harus tepat.
“Saya lihat negara lain minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order 15 tahun minimal. Sehingga rencana antisipasinya menjadi terarah, Mana yang akan kita tuju menjadi jelas,” katanya.
Selain itu juga, Jokowi sempat menyinggung soal adanya kerjasama BUMN dengan korporasi swasta dan UKM dalam hal pengembangan industri pertahanan nasional. Pasalnya banyak negara lain yang jatuh cinta dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan tanah air. Kata dia, saat ini yang sudah deal adalah Ghana dan Filipina.
Menurut Jokowi selain dua negara itu juga masih banyak negara yang tertarik alutsista made in Indonesia.
“Ada beberapa negara yang lain,” kata Jokowi [pit]
