Kejati Banten Periksa 10 Ponpes Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov Rp 117 Miliar

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) sebesar Rp 117,78 miliar, yang diketahui dilaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim sebelumnya.

Dana hibah tahun anggaran 2020 diberikan Pemprov Banten kepada 3.926 Ponpes di Banten. Setiap ponpes mendapatkan bantuan Rp 30 juta.

Muat Lebih

“Ini masih (penyelidikan) untuk memastikan kebenaran atas laporan (pemotongan dana ponpes). Tahap konfirmasi terhadap 10 ponpes penerima bantuan,” kata Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan saat dikonfirmasi, kemarin.

Ivan juga membenarkan, sudah ada beberapa pihak yang dipanggil Kejati untuk dimintai keterangan prihal dana hibah tersebut.  Mereka sebagai penerima bantuan program dana hibah ponpes.

Meski enggan membeberkan pihak yang sudah diperiksa, tapi Ivan menegaskan seluruh pihak yang diperiksa merupakan pengasuh ponpes di wilayah Kabupaten Banten dan Lebak. Ivan memastikan akan ada pemeriksaan lanjutan atas ponpes. Ponpes penerima program bantuan. “Nah sementara yang baru diperiksa itu ponpes di daerah Lebak dan Pandeglang,” tegasnya.

Sebelumnya, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten ikut membongkar dugaan korupsi dana hibah untuk program bantuan pondok pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2020 senilai Rp117,78 miliar.

Presidium FSPP Banten, Anang Azhari Ali membeberkan, selain dugaan pemotongan dana hibah Ponpes 2020 juga terdapat dugaan fiktif. Jadi, secara administrasi telah lengkap. Namun, bentuk uangnya tidak sampai ke ponpes.

“Fiktif itu ada juga pesantrennya. Kiainya suruh tandatangan, tetapi uangnya tidak ada. Katanya begitu, itupun sedang diselidiki. Kita tunggu saja hasil penyelidikannya (Kejati),” kata Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (10/4/2021).

Menurut Anang, Program bantuan Ponpes tahun anggaran 2020 diberikan kepada 3.926 Ponpes di Banten dengan nilai mencapai Rp117.78 miliar dan setiap Ponpes mendapatkan Rp30 juta.

Untuk pendistribusian dana itu, kata Anang, dipusatkan di Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, sehingga yang memiliki tanggungjawab atas pemotongan dana hibah adalah Kesra. “Rp 30 juta (per Ponpes). Dan itu notabenenya semua bermain dengan Kesra di 2020,” ucapnya.

Anang menuding ada serangkaian kejahatan dilingkaran Kesra yang hendak memanfaatkan program dana hibah. Bahkan, tegas Anang, dugaan kejahatan Ponpes fiktif juga ada potensi kolaborasi dengan pemerintah.

Mengingat, Kesra sebagai fasilitator pemberian dana Ponpes. Jadi, data Ponpes yang diberikan FSPP itu murni ada izin operasional. Tapi ada diluar FSPP yang bermain dengan oknum.

“Ngaku-ngaku ada Pesantren, kemudian digulirkan Kesra, tapi pas diselidiki bangunanya ada, yang nggak jadi baru mendirikan bangunan. Tetapi ada fasilitatornya itu. Ada oknum partai, oknum Kesra, itu yang terjadi,” tegas Anang.

Meski demikian, Anang pun enggan membeberkan nilai yang dipotong per setiap Ponpes penerima dana hibah.

“Itu dia nggak tahu (jumlah pemotonganya), sedang diselidiki, Karena itu kewenangan Kesra. Jadi, Gubernur langsung nembak ke Kesra,” terangnya.

Atas kondisi itu, Anang pun mendukung langkah Gubernur Banten untuk melaporkan oknum yang diduga korupsi dana Ponpes ke aparat penegak hukum. “Dugaan pemotongan dana hibah dilaporkan oleh gubernur kepada kejaksanaan agar diproses,” tegasnya.[ind]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *