INDOPOLITIKA.COM – Purnatugas sebagai Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo kini menjadi warga biasa. Ia pun tak sungkan menekuni kembali giatnya sebelum menjadi walikota, yakni berjibaku di bengkel las yang sudah lama dirintis bersama kawannya.
Meski pernah menjadi orang nomor satu di Solo, Rudyatmo enggan melirik proyek pemerintahan. Dia mengaku nyaman dengan permintaan dari swasta. Itupun sudah membuat dia kewalahan.
Rudyatmo juga mengaku tidak merasa canggung kembali bekerja di bengkel. Alasannya, aktivitas itu sudah pernah digelutinya sejak belum menjadi pejabat. “Yang penting halal,” kata Rudyatmo, Jum’at (19/2/2021).
Di bengkel lasnya ini, Rudyatmo mengaku cukup ramai. Berbagai aneka barang bisa dipesan di tempat tersebut. “Ada yang minta dibuatkan tangki boiler, conveyor, mesin pengaduk hingga teralis besi,” katanya.
Untuk memenuhi pesanan tersebut, Rudyatmo mempekerjakan sekitar 10 karyawan. Kebanyakan pesanan berasal dari kawan-kawan maupun pabrik yang ada di sekitar bengkelnya. Sebenarnya, dia memiliki peluang untuk mengikuti tender proyek pemerintah. “Lebih baik nggak lah, memenuhi pesanan dari swasta saja sudah kerepotan,” katanya.
Saran Buat Gibran
Meski sudah purnatugas sebagai walikota, Rudyatmo sedikit memberikan masukan buat suksesornya, Walikota Solo saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan kepada Gibran-Teguh agar tak ikut campur dalam masalah konflik internal Keraton Kasunanan.
“Sangat riskan untuk masuk ke dalam dan konflik hanya bisa diselesaikan langsung pemerintah pusat (Presiden Jokowi),” imbuhnya.
Menurutnya, ribut Keraton Solo jangan dibebankan pemerintah daerah. Pemkot Solo sudah beberapa kali melakukan mediasi tetapi gagal. Pemkot akhirnya menyerahkan urusan internal keluarga agar diselesaikan pemerintah pusat
“Itu (konflik Keraton Solo) bisa dirampungi keluarga internal keraton sendiri sebenarnya. Tinggal Presiden Jokowi bilang, bahwa Rajanya ini (PB XIII), selesai, ini NKRI kok tidak perlu diributkan selesai,” jelasnya.
Rudy menambahkan, persoalan Keraton Solo diharapkan tidak menjadi beban pemerintah baru nanti. Terlebih masalah Solo tidak hanya soal Keraton Solo saja, tetapi masih ada yang lebih penting terutama berkaitan dengan kebijakan mensejahterakan masyarakat. [ind]
