INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Agama akan membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Jeddah. Proses pembangunan direncanakan menggunakan skema multiyears pada 2021 dan 2022 melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Kepastian pembangunan ini ditegaskan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan usai menggelar rapat dengan Konjen RI Heri Sarifuddin di Jeddah. Hadir, HOC Ahmad Sofyan dan jajaran Teknis Urusan Haji Arab Saudi, Endang Djumali, Amin Handoyo, Suryo Panilih, dan Agus Supriyatno.
Ikut mendampingi Sekjen Kemenag, Kepala Biro Perencanaan Ali Rokhmad dan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman. “Pembangunan akan kita mulai 2021. Untuk tahun depan, kita akan fokus pada pembersihan lahan,” jelas M Nur Kholis di Jeddah, Sabtu (28/12).
Menurutnya, rapat dengan KJRI membahas persiapan teknis pembangunan, utamanya terkait dengan izin prinsip mendirikan bangunan dari otoritas Arab Saudi. Rapat juga membahas skema penyerahan aset lahan tersebut.
“Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH akan bersinergi, ada proses serah terima aset dari barang milik haji (BMH) ke barang milik negara (BMN) Kemenag,” lanjutnya.
Dijelaskan Kholis bahwa Kemenag telah membeli lahan seluas 4.600 M2 di Distrik Al Musyrifah, Jeddah. Lahan ini sebelumnya dimiliki oleh Princess Nuroh Binti Abdul Latief bin Muhammad Nadirsyah berdasarkan akte kepemilikan No 2310 tanggal 22 Agustus 1396H.
“Pembelian lahan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi wilayah Mekkah di Jeddah. Pada lahan tersebut akan dibangun gedung PLHUT,” jelasnya.
Kholis menambahkan, pembangunan PLHUT ini menjadi kebutuhan seiring dinamika penyelenggaraan haji dan umrah yang menuntut pelayanan lebih optimal. Sudah maklum bahwa Indonesia adalah negara pengirim jemaah haji terbanyak di dunia dengan kuota dasar mencapai 221.000. Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah jemaah umrah terbanyak kedua di dunia.
