INDOPOLITIKA.COM- Kementerian Perdagangan terus melakukan berbagai upaya strategis dalam mendukung ekspor produk UMKM ke pasar global. Salah satunya dengan memanfaatkan pusat logistik berikat (PLB) e-commerce (niaga elektronik) sebagai sarana untuk membantu proses ekspor produk UMKM.
“Produk UMKM Indonesia yang berkualitas dan beragam harus didorong terus agar menembus pasar global dan mampu bersaing dengan produk-produk negara lain. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan PLB e-commerce selain perdagangan yang konvensional,” tegas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Menurut Agus, PLB e-commerce diharapkan dapat meningkatkan peran UMKM dalam menembus pasar Internasional tanpa harus dipusingkan dengan masalah pemasaran dan proses pengiriman barang yang selama ini menjadi kendala utama.
“Dengan adanya fasilitas bantuan pemasaran melalui PLB e-commerce, UMKM akan dapat fokus pada pengusahaan modal, sistem produksi, dan distribusi. Para UMKM berorientasi ekspor juga dapat memanfaatkan PLB e-commerce untuk memenuhi kebutuhan bahan baku melalui fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor),” jelasnya.
Selain itu, fasilitas pergudangan yang tersedia, kata dia, juga dapat memangkas waktu pesanan karena importir dan pemilik barang tidak perlu menunggu lama untuk memasukan barang ke Indonesia.
“PLB e-commerce juga dapat berfungsi sebagai hub wilayah untuk pasokan barang ke negara tetangga dan dengan menerapkan sistem mempermudah arus kas, UMKM menjadi lebih mudah dalam mengelola keuangan,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan, PLB e-commerce memberikan peluang yang lebih luas bagi kegiatan ekspor UMKM dan dapat memicu tumbuhnya industri jasa penunjang lainnya seperti jasa logistik, transportasi, dan kegiatan ekonomi berbasis elektronik lainnya.
PLB e-commerce secara langsung akan berdampak pada transparansi barang-barang yang diekspor maupun diimpor, baik dari sisi jumlah, jenis, dan harga.
“Bagi pemerintah, hal ini sangat membantu dalam menyiapkan kebijakan dan program pengembangan UMKM berorientasi ekspor, sekaligus mengendalikan dan menekan impor barang ilegal. Nantinya, hal ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha nasional,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan, dari total 62 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 14 persen yang melakukan ekspor. Untuk itu, Kemendag telah menugaskan dua BUMN, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Sarinah (Persero) sebagai fasilitator yang akan mengumpulkan semua produk UMKM siap diekspor dalam sistem PLB e-Commerce Distribution Centre.
Di samping itu, Kemendag telah memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor melalui kemudahan pengurusan dokumen dengan layanan berbasis elektronik. Selain itu, Kemendag juga mempermudah UMKM berorientasi ekspor dari sisi pembiayaan dan pembayaran kegiatan ekspornya dengan melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Diharapkan kolaborasi dan kerja sama pemerintah dan pengelola PLB e-commerce ini dapat meningkatkan kinerja ekspor UMKM nasional,” pungkasnya.[sgh]
