Kinerja KPK Di Bawah Pimpinan Firli Diyakini Bakal Lebih Baik

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bawah pimpinan Firli Bahuri diyakini akan lebih baik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Emrus Sihombing.

Menurutnya, bakal ada perbedaan titik tekan antara Firli dengan Pimpinan KPK sebelumnya, Agus Rahardjo.

Muat Lebih

Emrus mengapresiasi penindakan KPK era Agus seperti banyakya OTT. Hanya saja, sejauh ini, Emrus menilai masih kurang efektif untuk memberantas korupsi.

“Uang negara tidak bocor, karena OTT telah gagal melakukan pemberantasan korupsi,’’ kata Emrus melalui pers rilisnya, Minggu (22/12/2019).

Sedangkan kalau pencegahan yang belakangan akan dicanangkan oleh Firli, uang negara belum sempat dimanfaatkan. “Maka pimpinan KPK sekarang, lebih cenderung ke pencegahan,” sambungnya.

Dijelaskan Emrus, secara kasat mata kalau tidak ada OTT dan tidak ada tersangka, hasil kerja pemberantasan korupsi tidak begitu terlihat. Hanya, dalam misi pencegahan, akan ada banyak uang negara yang dapat terselamatkan. 

“Kalau pimpinan KPK titik tekan pencegahan, bikin roel model pencegahan korupsi. Dari penyelidikan dan penyidikan selama ini bisa dijadikan role model pencegahan. Kalau fokus itu, enam bulan bisa lahirkan role model atau sistem pencegahan,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait UU KPK yang baru, secara objektif, Emrus mengatakan, ada unsur melemahkan. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 saat ini sudah berlaku.

’’Di mana? Penyadapan minta izin dewan pengawas (Dewas). Itu melemahkan KPK sendiri. Dewas kan kolektif kolegial, sepakat dan tidak sepakat, tentu butuh waktu. Nah, ini bisa mengganggu,’’ ungkapnya.

Namun, Emrus melanjutkan, hal itu sebenarnya bisa dicarikan solusi. Di antaranya, ketika proses minta izin, dibuat aturan Dewan Pengawas berada di satu tempat secara bersama dan waktu mengambil keputusan dibatasi, tidak lama.

’’Dapat secepat mungkin. Selanjutnya bisa juga dikategorikan jenis korupsi yang harus izin dulu, apa saja. Ada diskresi. Tanpa menabrak undang undang,” katanya.

Contoh, lanjut Emrus, maukah Dewan Pengawas memberikan semacam kewenangan untuk ketegori korupsi jenis tertentu, bisa langsung disadap, karena sudah dizinkan dengan bikin aturan di awal. Jenis korupsi berdasar bidangnya, bukan orangnya.

“Jadi tidak setiap kasus, minta izin. Kalau begitu, kapan kerjanya. Nah, jika ini dilakukan, tetap akan efektif,’’ ucap pria berdarah Batak ini.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *