Klarifikasi Stafsus Jokowi Terkait Suratnya ke Camat yang Tuai Kontroversi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM –  Setelah suratnya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, merilis klarifikasi atas suratnya yang viral dan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” ujar Andi dalam klarifikasi resminya, Selasa (14/4/2020).

Muat Lebih

Staf Jokowi bidang Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyadari kesalahan yang diperbuat sebagai pelajaran ke depannya. Termasuk juga reaksi masyarakat yang ditimbulkan akibat surat yang dikeluarkannya tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan,” ujarnya.

“Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi,” tambahnya.

Adapun, dia menjelaskan sengaja mengeluarkan surat itu dengan niat yang baik untuk bisa menangani penyebaran COVID-19. Hal itu meski dilakukan tanpa melalui proses birokrasi yang sewajarnya.

“Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi COVID-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ceo PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) mengeluarkan surat berkop Sekretariat Kabinet bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang menyampaikan kerja sama antara dirinya selaku Staf Khusus Presiden, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dan Kementerian Desa PDTT terkait pendampingan relawan desa lawan Covid-19.

Dalam surat tersebut, Andi menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat komitmen dari Amartha untuk melakukan pendampingan edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) puskesmas.

Uniknya, Andi sendiri merupakan pendiri sekaligus CEO dari Amartha. Kondisi inilah yang sempat memantik pro dan kontra di media sosial, yakni kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara tugasnya sebagai staf khusus presiden dan CEO Amartha. Selain itu, warganet juga menyayangkan cara Andi dalam memangkas birokrasi administrasi kenegaraan dengan mengirim surat langsung ke camat.

“Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi,” jelas Andi.

Andi menambahkan, surat tersebut sebenarnya bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19 yang diinisasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam surat yang berkop ‘Sekreriat Kabinet’ tersebut, tim lapangan Amartha akan melakukan dua tugas, yakni pemberian edukasi terkait Covid-19 dan pendataan kebutuhan APD puskesmas. Cakupan kerjanya adalah Jawa, Sulawesi, dan Sumatra.

“Dukungan tersebut, murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD,” jelasnya.

Namun karena kadung viral dan menuai kontroversi, Andi pun menarik surat tersebut. Kendati begitu, Andi menegaskan komitmennya untuk terus bergerak membantu pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19.

“Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya,” jelasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *