INDOPOLITIKA.COM – Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta angkat bicara terkait kasus pembatalan Donny Andy Saragih yang sempat diangkat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta.
Sekretaris komisi C Pandapotan Sinaga berharap Pemprov DKI lebih selektif memilih pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Laksanakan seleksi yang ketat bukan karena permintaan orang-orang tertentu, tetapkan aturan mainnya. Jangan karena orang tertentu maka asal diangkat aja,” ucap Pandapotan saat dihubungi wartawan Kamis (30/1/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, Pemprov DKI ceroboh dengan mengangkat Donny sebagai Dirut PT Transjakarta.
Setelah status Donny sebagai terpidana ramai diperbincangkan, Pemprov DKI kemudian mencopotnya.
“Saya kira ini kecerobohan, masa iya tidak dilihat latar belakangnya. Harus dilakukan seleksi ketat (menganggkat pejabat) secara profesional, jangan baru diangkat karena ketauan langsung dicopot. Saya kira itu kebodohan memberikan kesempatan kepada terpidana, masa iya tidak tahu statusnya,” tutur dia.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi juga angkat bicara
“Pemprov DKI Jakarta harus lebih teliti dan tidak asal-asalan menunjuk Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Bos Transjakarta harus dipilih sosok yang paham seluk beluk perhubungan,” ujarnya.
Penegasan Adi ini karena PT Transjakarta mengelola aset yang besar dan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.
Menurut politisi Partai Gerindra ini meski sudah ada perbaikan layanan terutama integrasi, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bos Transjakarta mendatang. Salah satunya membangun jaringan tranportasi massal ke daerah perbatasan.
“Hal ini penting agar Transjakarta bisa dirasakan di perbatasan Jakarta,” ujar Adi.
Selain itu, agar tidak lagi kecolongan dalam memilih pimpinan BUMD, Adi mendorong agar Pemprov DKI melibatkan DPRD untuk melakukan fit and proper test.
“DPRD sepatutnya dilibatkan untuk menyeleksi bos BUMD. Karena mereka juga mengelola duit rakyat,” tutup Adi.[ab]
