Komisioner KPU Kena OTT KPK, Ini Alarm untuk Pilkada 2020

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai sorotan.

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro menyatakan, OTT KPK itu meski tidak berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun tetap menjadi alarm atau sebagai peringatan awal agar pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang mampu berjalan bersih tanpa praktek-praktek koruptif.

Muat Lebih

“Terkait dengan OTT yang menjaring salah satu Komisioner KPU, meski tidak ada hubungannya dengan Pilkada tetap merupakan peringatan bagi kita semua. Agar, pelaksanaan Pilkada yang sudah ada di ambang pintu ini mampu menelurkan pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap kenegarawanan,” kata Agung di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

“Pemimpin-pemimpin daerah yang taat asas, taat aturan dan juga jauh dari atau praktek-praktek koruptif atau praktek-praktek money politic,” jelasnya.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golongan Karya ini mengimbau kepada jajaran KPU, baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota bahkan tingkat desa untuk tidak bermain-main dengan proses penyelenggaraan apapun bentuk Pemilunya.

Apakah Pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Pemilu Presiden (Pilpres) bahkan juga Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang.

Karena, sambung Agung, siapa yang bermain api, maka di situ sudah siap harus menerima risikonya untuk terbakar.

Maka, tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes itu, seluruh Komisioner KPU yang sudah duduk di kelembagaan KPU mulai dari pusat hingga daerah tentu harus mengedepankan sikap-sikap kenegarawanan.

“Justru, yang menarik di sini adalah KPU RI wajib membuktikan jati dirinya yang selama ini digembar-gemborkan mandiri terbebas dari kekuasaan apapun. Maka, mari saatnya ini kita buktikan bagaimana sikap kemandiriannya, bagaimana KPU sebagai organ penyelenggara menjalankan proses demokrasi ini dengan baik dan bermartabat taat asas dan taat aturan,” tegasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *