KPK Periksa Effendi Gazali Terkait Rekomendasi Perusahaan Penyalur Bansos Covid-19

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait pemeriksaan Effendi Gazali terkait kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 se-Jabodetabek 2020.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, Penyidik mendalami terkait dugaan Effendi Gazali merekomendasikan salah satu vendor untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun 2020.

Muat Lebih

“(Effendi Gazali) didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun 2020 antara lain terkait adanya dugaan rekomendasi salah satu vendor yang diusulkan oleh saksi melalui tersangka AW (Adi Wahyono) untuk mengikuti pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI,” kata Ali Jumat (26/3/2021).

Namun, Ali enggan mengungkap nama vendor yang diduga diusulkan Effendi Gazali untuk mendapat bagian sebagai penyedia paket bansos berupa sembako.

Effendi Gazali, saat hadir di KPK untuk diperiksa, mengakui diminta penyidik antirasuah membawa sejumlah rekening perusahaan.

“Jadi isi undangannya ‘harap membawa rekening perusahaan sejak 1 Januari 2020 dan PO bansos Kemensos’. Saya ambil rekening siapa. Dari perusahaan mana?” kata Effendi yang mengakui merasa kebingungan.

Effendi juga menegaskan tak mengetahui CV Hasil Bumi Nusantara yang diduga mendapat rekomendasi agar bisa kebagian penyaluran paket bansos sembako.

Agar jelas, Effendi meminta kepada penyidik KPK diperiksa secara konfrontasi dengan pemilik perusahaan yang dimaksud oleh lembaga antirasuah itu.

“Gampangnya, panggil saja PT atau CV-nya. Panggil dan konfrontasi ke saya, apakah dia memang dapat ke situ, kapan dikasih, dan kemudin apa urusan dengan saya,” ucap Effendi.

Selain memeriksa Effendi, KPK memeriksa Dirjen Linjamsos Kemensos RI Pepen Nazaruddin. KPK mendalami yang bersangkutan terkait dugaan aliran uang yang diterima tersangka Matheus Joko Santoso dan Juliari Batubara terkait fee pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta). [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *