Laporan BPK: Ada 4.094 Temuan Dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2019

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan ikhtisar laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN pada semester II tahun 2019 kepada Presiden Jokowi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 5.480 permasalahan dari 4.094 temuan yang antara lain meliputi ketidakpatuhan terhadap undang undang dan ketidakefisienan.

“Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019 kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Muat Lebih

Agung mengatakan, bahwa IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya.

Dalam laporannya, kata Agung, terdapat 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sejumlah masalah yang didominasi oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Ketua BPK juga mengatakan bahwa terdapat diskusi yang sangat produktif mengenai apa yang disampaikan oleh BPK dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, BPK juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pascapandemi Covid-19.

“Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara dan sudah ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi Covid-19,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh BPK tersebut. (rma)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *