Luhut Anulir Kebijakan Pemprov DKI Perihal Penyetopan Operasional Angkutan Umum

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Plt Menteri Perhubungan Luhur Pandjaitan menganulir keputusan Pemprov DKI Jakarta perihal penyetopan operasional angkutan umum bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata dari dan ke luar Jakarta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keputusan ini diambil karena kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut belum punya “kajian dampak ekonomi.” “Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan] selaku Plt Menhub, pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya, kemarin.

Muat Lebih

Terkait keputusannya yang dianulir Kementerian Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak banyak bicara. Dia hanya menyarankan persoalan itu ditanyakan kepada pihak Dishub DKI Jakarta. “Untuk itu, (penghentian operasi bus) langsung ke Dishub saja,” kata Anies saat menjawab wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3/2020) petang.

Kendati demikian, Anies mengatakan, kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus corona Covid-19. “Yang jelas, kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas,” kata Anies.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta mulai Senin, (30/3/2020) malam. Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona di daerah luar Jakarta.

“Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran coronavirus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan,” ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, sebelumnya.

Dishub DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan diterbitkan pada 30 Maret 2020. Surat ini mengamanatkan bus AKAP, bus AJAP, dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Organda DKI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perusahaan angkutan umum AKAP, pimpinan perusahaan angkutan umum AJAP, dan pimpinan perusahaan angkutan umum bus pariwisata. Surat tersebut bertujuan menindaklanjuti keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bernomor 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.[asa]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *