INDOPOLITIKA.COM – Anggota DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar mengkritisi sikap pemerintah, yang seperti maju-mundur atau terkesan belum yakin dengan rencana kewajiban agar para ASN membayar zakat 2,5 persen.
Sementara disisi lain, ternyata masih banyak kalangan ASN yang melontarkan keberatan atau protes terhadap rencana kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tersebut. Rencana kewajiban zakat bagi ASN itu, sejauh ini kabarnya masuk tahap penyusunan Perpres. Karenanya, dia meminta agar zakat profesi ASN ini bisa lebih akuntabel.
“Pemerintah harus benar-benar mendengarkan sejumlah keberatan dari teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi terpaksa karena sempat tersebar info, mekanisme pengumpulannya melalui pemotongan gaji bulanan mereka. Tahapan sosialisasi termasuk kriteria golongan eselon yang diwajibkan, akad zakat, mesti ASN muslim, dasar kesukarelaan juga harus dilakukan secara terbuka,” tegas Marwan.
Mantan Menteri Desa-PDTT itu menambahkan, konsekuensi lainnya, dengan mewajibkan pembayaran zakat bagi ASN, maka zakat tidak lagi bersifat opsional seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta mesti sesuai dengan ketentuan syariah.
“Banyak juga kalangan ASN yang menghendaki, mekanismenya bukan dengan pemotongan gaji, tapi kami yang sukarela menyerahkan zakat profesi dari gaji kami. Itu pun dengan catatan, kalau nisab atau kriteria minimal penghasilan kami sudah wajib berzakat atau belum,” tukas Marwan menirukan harapan sebagian ASN.
Tidak kalah penting, ujarnya, gagasan bagi pembayar zakat profesi itu akan dikurangkan terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan sebaiknya tetap dipertimbangkan.
Sumber di Baznas menyebutkan, potensi pengumpulan zakat nasional adalah sebesar Rp 232,9 triliun atau 1,57 persen dari PDB. Sedangkan pengumpulan ZIS (zakat, infaq, sadaqah) yang baru masuk ke Baznas pada 2018 baru mencapai Rp 8,1 triliun.
Adapun jumlah pengumpulan ZIS di Indonesia selama 5 tahun terakhir telah tumbuh rata-rata 26,64 persen. Artinya, cara-cara pengumpulan sampai pelaporan kepada para muzakki atau pembayar zakat, wajib pula dilakukan secara transparan karena Baznas akan mengelola dana umat dalam hal ini para ASN yang sangat besar.
Diektahui, zakat profesi 2,5 persen ini menjadi perhatian pemerintah untuk diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Namun sayang menuai banyak protes. Bahkan Presiden Joko Widodo sampai gregetan mengenai pro dan kontra zakat bagi ASN ini. Mulai dari gagasan, sistem hingga mekanisme operasionalnya.
“Usul dari Pak Ketua Baznas lalu Pak Menteri Agama, apakah sudah waktunya untuk dibuatkan perpres bagi ASN buat membayar zakat. Kalau dianggap sudah perlu, ya dorong ke meja saya. Tergantung Pak Menag,” ucap Jokowi belum lama ini.{asa}
