INDOPOLITIKA.COM- Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day, jutaan buruh di Indonesia biasa merayakannya dengan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.
Namun, peringatan Hari Buruh di tahun ini terasa berbeda. Pandemi Covid-19 yang sudah merenggut ratusan nyawa di Indonesia dan banyak pabrik merugi membuat banyaknya buruh terkena pembatasan hubungan kerja (PHK).
Hari Buruh yang biasanya ramai dilakukan turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, mendapat larangan untuk tidak berkerumun dan sudah dilantangkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangsel meski tidak melakukan aksi turun ke jalan, tetapi tetap menyuarakan isu PHK dan THR pada Hari Buruh kali ini.
Ketua SPSI Tangsel, Vanny Sompie meminta para pekerja menyuarakannya aspirasinya melalui media sosial masing-masing.
“SPSI tidak ada aksi turun ke jalan untuk May Day tahun ini, karena situasi pandemi Covid-19. Kita menyampaikan melalui media sosial. Mengingatkan para pengusaha untuk membayar THR pada waktunya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” terang Vanny, Jumat (1/5/2020).
Menurutnya, perusahaan yang telah merumahkan pekerjanya wajib memberikan upahnya secara penuh.
“Meminta kepada pihak pengusaha untuk menghindari lakukan PHK, dan bila ada karyawan yang dirumahkan, agar upahnya dibayar penuh 100 persen,” jelasnya.
Bukan hanya persoalan PHK dan THR saja, SPSI Tangsel juga menanggapi isu RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Vanny meminta kepada pemerintah, agar klaster ketenagakerjaan tidak hanya ditunda pembahasannya, melainkan juga dicabut.
“Paling aspirasinya tentang tuntutan ke pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan lebih khusus mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta kerja,” tambahnya.(azh)
