Menteri ESDM Jamin Penurunan Harga Gas Tak Kurangi Porsi Kontraktor

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memastikan penurunan harga gas di tingkat konsumen tidak akan mengurangi jatah bagi hasil kontraktor. Dia bilang, jatah bagi hasil akan diambil dari porsi bagi hasil lain misalnya jatah pemerintah.

“Saat ini kita sedang menyelesaikan studi kajian bagaimana menurunkan harga gas untuk industri, karena harga gas yang kompetitif ini akan menarik investasi untuk bisa masuk ke Indonesia dan menumbuhkan Competitiveness industri-industri kita untuk bisa bersaing di pasar, baik dalam negeri maupun juga diluar negeri,” ujar Arifin dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2020).

Muat Lebih

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, seluruh steakholder diminta mempersiapkan tiga opsi guna menurunkan harga gas untuk industri. Ketiga opsi yang disiapkan itu telah disampaikan Menteri ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (27/01/2020) lalu.

Ketiga opsi tersebut yakni pertama, mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas melalui pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan KKKS hulu minyak dan gas bumi (migas) dan penurunan biaya transmisi di wilayah Aceh, Sumut, Sumbagsel, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Opsi kedua, mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memenuhi kebijakan domestic market obligation (DMO) gas. Nantinya, pemerintah akan membagi gas ke industri-industri yang strategis dan industri pendukung, namun tetap mengacu pada perdagangan yang wajar.

Sementara opsi ketiga, memberikan kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri yang belum terhubung dengan jaringan gas nasional.

Dari ketiga opsi itu Menteri ESDM memastikan kebijakan yang akan dilakukan tersebut dipastikan tidak akan merugikan KKKS. “Kebijakan baru mengenai harga gas ini tidak akan mengurangi porsi daripada kontraktor,” ujar Arifin.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi menegaskan, harga Gas Bumi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi (ESDM) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Perpres ini, dalam hal harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi lebih tinggi dari 6 dollar AS/MMBTU, Menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Beberapa industri sudah mencapai harga dibawah 6 dolar AS/MMBTU. Ketiga industri yaitu Pupuk, dengan perincian: PKT1-4 sebesar 3,99 dolar AS per mmbtu, Pusri 6 dolar AS per mmbtu, PIM 6 dolar AS per mmbtu dan Kujang 5,84 dolar AS per mmbtu. Selanjutnya, petrokimia yaitu PKG sebesar 6 dolar AS per mmbtu, KPI 4,04 dolar AS per mmbtu dan KMI 3,11 dolar AS per mmbtu, serta PAU 4 dolar AS per mmbtu. Juga, baja yaitu Krakatau Steel 6 dolar AS per mmbtu.

Sedangkan industri yang harga gasnya belum disesuaikan adalah keramik 7,7 dolar AS per mmbtu, kaca 7,5 dolar AS per mmbtu, sarung tangan karet 9,9 dolar AS per mmbtu, serta oleokimia 8-10 dolar AS per mmbtu.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *