INDOPOLITIKA.COM- Kritik keras Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj terhadap pemerintahan saat ini didukung Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sepakat dengan pandangan Kiai Said Aqil yang mengatakan ketimpangan ekonomi timbul karena kegagalan pemerintah mengelola negara.
Anwar Abbas mengatakan, pembangunan selama ini hanya berorientasi terhadap pertumbuhan, tapi mengabaikan pemerataan. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini bisa menimbulkan krisis ekonomi seperti 1998.
“Hal ini bila tidak bisa kita antisipasi, maka pada gilirannya tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Sehingga tidak mustahil juga akan bisa memantik bagi terjadinya krisis ekonomi dan politik seperti tahun 1998,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (24/12/2019).
Mengutip indeks gini rasio, Anwar menyebut 1 persen dari jumlah penduduk menguasai 39 persen perekonomian. Ia juga menuturkan 1 persen dari penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan di Tanah Air.
“Untuk itu apa yang disinyalir oleh Kiai Said ini hendaknya jangan dianggap enteng dan dianggap sebagai angin lalu saja oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi, terutama para pengusaha besar,” ucapnya.
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyarankan pemerintahan Presiden Jokowi kudu bergerak cepat mendeteksi persoalan. Sehingga pemerintah bisa menemukan dan mengatasi akar masalah ketimpangan.
“Agar kita bisa menemukan penyakit yang sebenarnya yang ada di negeri ini. Sehingga kita bisa memberikan obatnya yang tepat agar negeri ini bisa bergerak maju dan seluruh rakyatnya bersatu serta hidup dengan sejahtera,” tuturnya.
Pernyataan Anwar disampaikan sebagai respons terhadap beredarnya video Kiai Said yang mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. [sgh]
