INDOPOLITIKA.COM- Muhammadiyah kembali mengingatkan kepada Pemerintah dan BPJS Kesehatan terkait utang BPJS kepada rumah sakit jaringan Muhammadiyah.
Eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut BPJS Kesehatan memiliki utang kepada Muhammadiyah sebesar Rp 1,2 triliun.
Utang itu berupakan tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.
“Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp 350 miliar. Secara keseluruhan Rp 1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah,” kata Din saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Walau demikian Din mengatakan Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Walaupun di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkan uang tersebut.
“Saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah dimana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah. Walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu,” kata Din.
Din menambahkan, Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah juga memang sudah seharusnya memberi sumbangsih kepada Indonesia.
“Itulah Muhammadiyah, Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta,” ujar eks Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi tersebut.
Sementara itu, eks Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak juga mencuitkan pernyataan Din tersebut.
“Watak Muhammadiyah memberi dan melayani Bukan meminta. lebih 1,4 T hutang BPJS ke RS-RS Muhammadiyah diseluruh Indonesia, Pimpinan Muhammadiyah tdk pernah menggebu2 menagih ke Pemerintah apa yg hrs dibayarkan krn memang Haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani,” kata Dahnil dalam akun twitternya Dahnil A Simanjuntak
@Dahnilanzar.
“Watak Muhammadiyah memberi dan melayani Bukan meminta. lebih 1,4 T hutang BPJS ke RS-RS Muhammadiyah diseluruh Indonesia, Pimpinan Muhammadiyah tdk pernah menggebu2 menagih ke Pemerintah apa yg hrs dibayarkan krn memang Haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani.” [sgh]
