Ombudsman Ungkap Ada Potensi Maladministrasi Pada Keputusan Impor Beras

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Ada potensi maladministrasi dalam proses pengambilan keputusan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton oleh pemerintah pada saat masa panen raya padi.

Hal ini diungkapkan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika menanggapi rencana pemerintah mengambil kebijakan mengimpor beras 1,5 juta ton.

Muat Lebih

“Ombudsman melihat ada potensi maladministrasi, dengan potensi ini kami ingin masuk (menyelidiki),” kata Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya pada konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, terdapat keanehan pada rencana kebijakan impor beras padahal saat ini stok beras di dalam negeri relatif aman ditambah petani memasuki masa panen raya padi.

Yang menjadi perhatian Ombudsman RI adalah mekanisme pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) dalam menentukan kebijakan impor beras. “Kami akan mendalami bagaimana sebetulnya mekanisme rakortas sdalam penentuan impor beras. Karena polemik ini terjadi, beberapa indikasi produksi kita tidak ada masalah, stok beras di masyarakat tidak ada masalah, stok di penggilingan dan di pengusaha tidak ada masalah,” kata Yeka.

Yeka tidak menafikan bahwa beras bukanlah sebatas komoditas pangan semata namun memiliki dampak sosial politik yang cukup luas. Keputusan impor beras harus didasari dengan data saintifik yang valid dan berbasis bukti. Selain maladministrasi dalam kebijakan impor beras, Ombudsman juga menduga ada potensi maladministrasi dalam pengelolaan stok beras di gudang Perum Bulog.

Yeka mengatakan saat ini terdapat 300 ribu hingga 400 ribu ton beras di gudang Bulog yang berpotensi turun mutu dan tidak bisa dipakai. Beras tersebut bersumber dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2018-2019 dan juga beras impor tahun 2018.

Ombudsman melihat masalah yang dihadapi oleh Perum Bulog saat ini adalah hanya mendapatkan penugasan menyerap beras dalam negeri maupun luar negeri namun tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan.

Semenjak program bantuan sosial berupa Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dihentikan oleh pemerintah dan diganti menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bulog kehilangan pangsa pasar sebanyak 2,6 juta ton per tahun semenjak program tersebut dihapuskan. Alhasil, Bulog memiliki stok beras menahun yang berpotensi turun mutu dan tidak bisa dipakai.

Ombdusman menilai apabila stok beras sekitar 400 ribu ton di gudang Bulog benar-benar tidak bisa terpakai, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp1,25 triliun.

Polemik impor beras dikhawatirkan bisa membuat harga gabah di tingkat petani makin tertekan. Menurut data BPS, harga gabah pada Januari 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 4.900 per kilogram dari tahun lalu sebesar Rp 5.273 per kilogram.

Pada Februari, penurunan kembali terjadi menjadi Rp 4.758 per kilogram dari tahun lalu sebesar Rp 5.176. “Harga gabah tahun ini turun padahal Januari-Februari belum ada isu impor beras. Sebelum impor harga sudah turun, apalagi ada impor,” tutur Yeka. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *