Pansus Kasus Papua: Ingat! Jangan Ada Lagi Pemukulan Bagi Tersangka

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Panitia Khusus (Pansus) tentang persoalan Papua DPD dan anggota DPR mendatangi Rutan Salemba, Jakarta pada Rabu (15/01/2020). Mereka menemui MG, salah satu tersangka kasus pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, Papua 2018.

“Tadi malam tim LBH Jakarta menemui Pansus Papua DPD RI menjelaskan proses persidangan enam adik-adik mahasiswa yang dituduh makar, maka kami sekarang mendatangi Rutan Salemba,” kata anggota Pansus Papua Yorrys Raweyai di Rutan Salemba, Jakarta, Rabu (15/1/2020)

Muat Lebih

Dia mengatakan, LBH Jakarta menyampaikan ada masalah dalam kasus yang dialami MG yang sebenarnya masih anak-anak yaitu 14 tahun lalu saat ini dibawa ke Jakarta untuk mengikuti proses persidangan.

Menurut dia, MG dituduhkan sebagai “otak” pembunuhan terhadap 17 karyawan PT. Istaka Karya, di Nduga, Papua yang terjadi pada Desember 2018.

“Lalu kami sepakat untuk mengunjungi MG di Salemba untuk bisa menggali apa yang sebenarnya terjadi. Proses yang akan ditindaklanjuti secara formal kepada instituai terkait mengenai masalah ini,” ujarnya.

Anggota DPR  dari daerah pemilihan Papua, Komaruddin Watubun mengatakan, yang perlu diperhatikan dalam peradilan kasus MG adalah persoalan bahasa karena yang bersangkutan tidak lancar berbahasa Indonesia dan hanya bisa bahasa lokal.

Selain itu, menurut dia, dalam proses hukumnya, MG dimintai keterangan sambil dipukul menggunakan senjata yang mengenai belakang kepalanya. Komaruddin berharap hal itu jangan terjadi lagi.

“Ini urusan sensitif soal Papua, jangan sampai masa lalu yang belum selesai ditambah masalah baru hanya karena kelalaian kita dalam proses hukum. Karena tujuan proses hukum adalah penegakan keadilan,” katanya.

Komaruddin juga menyoroti proses persidangan tersangka kasus dugaan makar, Dano Anes Tabuni dan Ambrosius Mulait, hakim tidak mau melanjutkan persidangan karena yang bersangkutan menggunakan koteka.

Dia mengatakan, koteka bagi masyarakat Papua adalah simbol adat sehingga apabila ada pejabat dari Jakarta yang berkunjung ke Papua, pasti disambut dengan orang Papua yang mengenakan koteka.

“Koteka dianggap tidak sopan dan melanggar etika peradilan, itu perlu ditinjau lagi agar tidak menjadi masalah baru. Koteka bagi saudara kita di Papua adalah simbol adat,” ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Willem Wandik menilai, banyak kejanggalan dalam proses penanganan para warga dan mahasiswa Papua yang dituduh makar, yang jumlahnya tujuh orang di Kalimantan Timur dan enam orang di Rutan Salemba.

Dia menilai, para warga dan mahasiswa Papua tersebut berjuang untuk masalah rasisme namun justru dituduh dengan tindakan makar.

“Karena itu kami perannya dibawah Yorrys Raweyai, DPR dan DPD dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk menegakan sistem ketatanegaraan Indonesia,” jelasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *