Pelanggaran di Perairan Natuna Sudah Berulang Kali Terjadi Dengan Modus Yang Sama

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, pelanggaran wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna sudah berulang kali terjadi dengan modus yang sama, yaitu diawali dengan masuknya kapal ikan Cina yang kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG).

“Pelanggaran ini terjadi berulang karena Cina bersikeras melakukan klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dashed Lines,” ujarnya saat dihubungi Indopolitika.com, Minggu (5/1/2020).

Muat Lebih

Jadi, sambung dia, penting dipahami bahwa Cina tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan Laut Teritorial Indonesia di Laut Natuna. Klaim Cina atas Nine Dashed Lines kata dia, tumpang tundih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil.

“Memanfaatkan mekanisme hubungan bilateral Indonesia dan Cina dapat dilakukan manajemen bersama usaha penangkapan ikan di perairan tersebut antara BUMN Indonesia dan Cina,” ucapnya.

Menurut Nuning, Pola win-win management ini banyak diterapkan oleh beberapa negara yang semula juga memiliki konflik perbatasan laut, seperti antara Rusia dan Norwegia di Laut Utara atau antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Benggala.

“Jika manajemen bersama ini berhasil, maka Indonesia dapat juga mengundang negara lain yang ikut meng-klaim Laut Cina Selatan untuk merubah konflik menjadi keuntungan bersama. Ini dari perspektif blue economy,” tegasnya.

Dari perspektif keamanan, lanjut Nuning, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut China. Dengan berlakunya COC maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.

Mekanisme COC ini, ujar dia, sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Pihak yang berkepentingan dengan COC juga bisa lebih dibuka, tidak hanya antar Angkatan Laut tapi juga bisa antar Coast Guard dan antar Angkatan Udara.

”Jadi kapal-kapal perang Angkatan Laut, kapal-kapal Coast Guard dan pesawat tempur Angkatan Udara ASEAN dan Cina semuanya menghormati COC,” tukasnya.

Sementara dari perspektif diplomasi, maka sangat penting untuk menjabarkan empat pernyataan Menlu RI dalam menghadapi situasi terkini. Diplomasi luar negeri yang ditunjukkan oleh Menlu RI adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.

“Dengan pernyataan resmi Menlu, maka Kemenhan dapat menindaklanjuti dengan diplomasi pertahanan, Mabes TNI menindaklanjuti dengan diplomasi militer dan Mabesal menindaklanjuti dengan diplomasi angkatan laut,” katanya.

“Jadi, sangat penting pertemuan antar Menhan kedua negara, dan bahkan pertemuan bilateral antar Panglima Angkatan Bersenjata dan pertemuan bilateral antar Panglima Angkatan Laut,” sambungnya.

Dengan adanya Pangkogabwilhan-l yang membawahi wilayah perairan Laut Natuna, tambah Nuning bisa saja diatur pertemuan bilateral dengan Panglima Komando Gabungan Cina di wilayah Selatan.

“Lebih penting lagi adalah tugas Kepala Bakamla RI yang baru untuk segera ke Beijing membahas insiden Laut Natuna ini langsung dengan Chief of CCG. Sangat diharapkan Kepala Bakamla RI mampu berdiplomasi meyakinkan CCG untuk lebih menghormati ZEE Indonesia di Laut Natuna,” pungkasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *