INDOPOLITIKA.COM – Pasca terjadinya banjir di sejumlah titik beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai fokus memperbaiki sejumlah sarana maupun fasilitas publik yang rusak. Selain itu, perbaikan tanggul, pembersihan drainase, pengawasan terhadap penyakit akibat banjir dan beberapa jenis lainnya juga menjadi fokus Pemkot Tangsel dalam hal ini.
Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, bahwa waktu tanggap darurat banjir sudah berakhir sejak 14 Januari lalu. Sehingga, saat ini fokus pada penangananan pasca banjir dan pencegahan kedepannya.
“Sekarang Dinas Pekerjaan Umum (PU) memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat banjir. Seperti perbaikan tanggul dan pembersihan drainase,” kata pria yang akrab disapa Bang Ben itu, kepada Indopolitika.com, Jum’at (17/1/2020) lalu.
Lalu, Bang Ben menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melakukan kerjasama dengan Basarnas, untuk memberikan pelatihan kepada Camat, Lurah serta staf masing-masing tentang penanganan banjir.
“Kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes) juga, terus melakukan pengawasan terhadap penyakit akibat banjir,” paparnya.
Saat disinggung mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pasca banjir ini? Bakal Calon Walikota Tangsel periode 2020 mendatang ini mengaku, anggaran yang dibutuhkan setidaknya mencapai Rp 3 miliar.
“Kalau kebutuhan anggaran pasca banjir untuk perbaikan-perbaikan oleh DPU, dan lain sebagainya perlu kira-kira Rp 3 miliar,” pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penanganan dan evakuasi banjir yang terjadi di kota Tangsel pada 1 Januari 2020.
“Secara khusus, kami atas nama Pemerintah Kota Tangsel dan pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB Pusat dan Provinsi, serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas kerjasama dan bantuanya menangani banjir di Kota Tangsel,” ungkapnya.
Airin melanjutkan bahwa fokus Pemerintah Kota saat ini adalah penanganan pasca banjir antara lain pendistribusian bantuan, pembersihan area terdampak dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Sedangkan untuk upaya jangka panjang ke depan dalam rangka pencegahan banjir, Pemkot akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Perangkat Daerah terkait dan dengan dibantu instansi-instansi pemerintah dan komponen lainnya melakukan upaya-upaya yang pada intinya adalah untuk menangani banjir, menyelamatkan warga dan menyediakan bantuan berupa makanan dan kebutuhan-kebutuhan mendesak.
Langkah OPD Terkait
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menyiapkan layanan khusus ganti ijazah yang rusak atau hilang akibat banjir.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Taryono menjelaskan, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan ganti ijazah yang rusak maka bisa menghubungi layanan call center 112. Atau bisa juga menghubungi sekolah terkait untuk kemudian dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah.
“Nanti dari sekolah sudah kami koordinasikan agar membantu melakukan pendataan terkait ijazah yang rusak,” ujarnya.
“Sesuai instruksi dari Walikota Airin, kami upayakan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Terkait kebutuhan siswa harus segera ditangani,” tandasnya.
Di sisi lain, pasca banjir ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel, Aries Kurniawan, menjelaskan, untuk penanganan pertama yang dilakukan dinas PU terhadap turap yang jebol yakni membersihkan puing dan melaksanakan pekerjaan struktur.
“Tim PU sudah melakukan survey,dan kami akan merencanakan gambar serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) nya,” ungkap Aries menjelaskan langkah pihaknya menangani bencana pasca banjir ini.
Aries mengatakan, untuk perbaikan turap yang jebol akan menggunakan anggaran murni 2020 dengan melakukan pergeseran anggaran pemeliharan untuk tanggap darurat pasca banjir. Sedangkan untuk turap yang menjadi kewenangan pusat, pihak PU melakukan koordinasi.
“Untuk tanggul atau turap sungai yang jebol ada 9 titik. Terdiri dari 4 titik wewenang pusat (turap villa mutiara, villa pamulang, graha mas, dan permata pamulang) , dan 5 titik kewenangan pemkot (kampung bulak, maharta, nerada, pondok pucung, puri bintaro indah),” jelasnya.
Dalam fase tanggap darurat ini, PU memasang sandbag, cerucuk bambu dan bronjong pada tanggul atau turap yang jebol. Serta berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini BBWSCC terkait sungai besar (kali angke, cisadane dan pesanggrahan) yang menjadi wewenang pusat (balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane).
Sedangkan untuk normalisasi akan dilakukan pada DAS Kali Ciputat, Serua, Cantiga, dan Cibenda. “Untuk sementara ini normalisasi terkendala akses masuk alat berat. Karena di sepanjang sungai sudah ada rumah-rumah warga atau penduduk,” tutupnya.
Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan sudah mulai melayani permohonan pergantian dokumen kependudukan usai banjir di awal tahun ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Dedi Budiawan mengatakan, sejak periode tanggal 1 hingga 13 Januari 2020, sudah ada 21 warga yang mengajukan permohonan pembuatan KTP dan telah selesai dibuatkan.
Kemudian, dokumen kependudukan lainnya yang dibuatkan adalah 11 akta kelahiran, dua Kartu identitas Anak, 16 kartu keluarga dan empat akta kematian.
“Totalnya, ada 21 warga yang mengajukan permohonan secara khusus pembuatan KTP karena rusak saat peristiwa banjir pada awal tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan,” ujarnya.[adv]
