Pemprov DKI Klaim Jakarta Sudah Lama Terapkan PPKM Mikro, Jauh Sebelum Usulan Jokowi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah sejak lama melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Ibu Kota untuk membendung laju penularan COVID-19.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), peraturan ini sudah diterapkan sejak Juli 2020 lalu, jauh sebelum pemerintah pusat menerapkan peraturan serupa beberapa hari lalu. PPKM mikro di DKI saat itu, kata Ariza diberlakukan dalam format wilayah pengendalian ketat di tingkat RT/RW.

Muat Lebih

“Kami melaksanakannya, bahkan kami DKI Jakarta sejak 4 Juni yang lalu memberlakukan wilayah pengendalian ketat,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memodifikasi peraturan dari Pemerintah Pusat yang menerapkan PPKM skala mikro, setelah sebelumnya peraturan ini gagal menekan lonjakan wabah corona di Jawa-Bali sejak diberlakukan pada 11 Januari hingga 8 Februari 2021 kemarin.

PPKM kemudian di perketat ke dalam lingkup yang lebih kecil lagi yakni hingga tingkat RT/RW dan di beri nama PPKM mikro. Walau implementasinya sama, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap konsisten memakai nama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Ariza mengatakan, di DKI Jakarta pihaknya bahkan telah membentuk satuan tugas (Satgas) COVID-19 di awal-awal pandemi yang telah membunuh lebih dari 4.000 warga Jakarta itu masuk ke Ibu Kota.

“Bahkan seluruh RT/RW di Jakarta telah terbentuk Satgasnya sejak tahun lalu bulan Juni,” bebernya.

Tugas utama dari Satgas COVID-19 tingkat RT/RW ini lanjut Ariza adalah memastikan agar penyebaran corona di lingkungan mereka tidak meluas. Mengontrol kegiatan warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, serta sigap memberikan laporan jika ada warga yang terpapar wabah ini.

“Berbagai program lain yang sudah kita lakukan sejak lama dan juga pengawasan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anies menyatakan memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perpanjangan mulai Senin, 8 Februari sampai 22 Februari 2021.

“Di Jakarta sejak hari ini juga sudah diperpanjang (PSBB) untuk dua pekan ke depan,” kata Anies dalam sebuah diskusi daring.

Anies menyebut aturan PPKM mikro ini masih sama dan tak jauh berbeda seperti PSBB sebelumnya. Pemprov DKI hanya menyesuaikan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat yang menerapkan PPKM di Jawa dan Bali. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *