Pemprov DKI Klaim Revitalisasi Monas Sesuai Keppres 25 Tahun 1995

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta menilai revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) telah sesuai dengan Keputusan Presiden No 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemprov mengatakan pihaknya taat akan keputusan presiden itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, selalu taat kepada peraturan yang berlaku. Dalam Keppres itu, Pasal 6 menyebutkan, gubernur sebagai ketua badan pelaksana.

Muat Lebih

“Yang kita kerjakan ini masih sesuai dengan Keppres 25 Tahun ’95, jadi masih cocok. Kerjaan revitalisasi proyek panjang yang masih berlangsung beberapa tahun ke depan,” ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Dalam kesempatan ini, Saefullah menjelaskan mengenai Keppres Nomor 25 Tahun 1995, yang mana dalam Pasal 6, Gubernur disebutkan sebagai Ketua Badan Pelaksana. Pada Pasal 7 poin A Keppres Nomor 25 Tahun 1995, Badan Pelaksana mempunyai tugas di antaranya:

  • Rencana pemanfaatan ruang
  • Sistem transportasi
  • Pertamanan
  • Arsitektur dan estetika bangunan
  • Pelestarian bangunan bersejarah
  • Fasilitas penunjang

“Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui komisi pengarah. Nah, pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu, bisa formal, bisa informal, bisa di mana saja. Kebetulan pekerjaan Monas ini kemarin kita awali dari sayembara. Sudah ada keterlibatan,” terang Saefullah seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Saefullah menyampaikan, proyek revitalisasi adalah proyek panjang yang masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Untuk pengerjaan, Saefullah menyebut, sisi Selatan yang baru dikerjakan adalah Plaza. Dalam pengerjaan proyek di sisi Selatan ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penanganan khusus dalam pemindahan pohon.

“Pohon-pohon yang terimbas proyek revitalisasi yang kondisinya masih sehat, ditanam di kawasan lain. Di sisi Barat, ada 55 pohon dan di sisi Timur ada 30 pohon. Sebelumnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan alat USG pohon terhadap pohon-pohon itu. Pemprov DKI mengelola, bagaimana kita ini menyayangi pohon, karena dia makhluk hidup juga yang harus kita sayangi, kita pelihara. Nanti bagaimana teman-teman merasakan, bagaimana empati kita terhadap pohon. Tunggu waktunya. Nanti di sisi Selatan,” ungkap Saefullah.

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta proyek revitalisasi Monas dihentikan, karena menurut mereka, revitaliasi tersebut melanggar Keputusan Presiden Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *