Perppu Corona Dipersoalkan, Tagar #ImpeachmentJokowi Sempat Menggema

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM –Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Perppu Covid-19 mulai dipersoalkan sejumlah pihak.

Pakar hukum dan politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman menegaskan bahwa Perpu Corona itu telah melanggar konstitusi.

Muat Lebih

“Masih ada yang tanya, bukankah Perpu itu hak konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD’45? Itu benar, tapi untuk UU Non-APBN. Khusus untuk UU APBN, dilarang keras pake Perpu sesuai isi Pasal 23 UUD 1945. Jadi, Perpu itu telah melanggar konstitusi. Akibatnya, berat. Rakyat Monitor!,” tegas Benny dikutip dari akun twitternya @BennyHarmanID, Senin (20/4/2020).

Menurut Benny, dengan Perpu Corona tersebut, Presiden Joko Widodo telah membekukan dan mencabut hak budget DPR.

“Ada yang tanya mengapa politisi Demokrat menolak keras Perpu No.1/2020? Karena dengan Perpu ini Presiden telah  membekukan dan mencabut hak budget DPR. Hak budget itu, jantungnya kekuasaan DPR dan dijamin pula dalam konstitusi. Kalo jantungnya dicopot, matilah dia. Rakyat Monitor!,” tulisnya lagi.

Cuitan tersebut mendapat tanggapan beragam, salah satunya aktivis politik Taufiq Rendusara di akun @Toperendusara1 meretweet cuitan @BennyHarmanID, dikaitkan dengan tagar #ImpeachmentJokowi.

“Rakyat sudah boleh #ImpeachmentJokowi ? Serius aku bertanya kepada senior, mohon pencerahannya,” tulis @Toperendusara1.

Tagar #ImpeachmentJokowi sempat menjadi trending topic Twitter kemarin (19/04/2020). Politisi partai Gerindra, Iwan Sumule menyinggung tagar tersebut dan meminta DPR RI untuk menolak Perppu 1/2020 dan menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law.

“Teruntuk @DPR_RI, 1. Tolak Perppu 1/2020. 2. Stop bahas RUU Omnibus Law. Kemarahan rakyat tak bisa dibendung, baik oleh kekuatan kekuasaan. Tagar #ImpeachmentJokowi jadi TT. Tanda perlawanan nitizen makin kuat dan menyatu. Harus dipraksiskan, agar perubahan nyata, bukan ilusi,” tulis Iwan di akun Twitter @IwanSumule.

Tagar #ImpeachmentJokowi Trending Topic, Iwan Sumule: Tanda Perlawanan Netizen Makin Kuat

 

Politikus PDIP Masinton Pasaribu sebelumnya juga mengkritik Perppu Corona itu. Masinton menyebut substansi Perpu itu seperti hendak menyabotase Undang-undang Dasar 1945.

“Perpu Nomor 1 Tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki. Toean.. Ini bukan Perpu, ini sabotase konstitusi,” tulis Masinton di akun Twitter @Masinton (18/04/2020).

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat menilai Perppu yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada akhir Maret itu juga digugat sejumlah tokoh dan akademisi, semisal mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI) Sri Edi Swasono, dan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Mereka diwakili oleh kuasa hukumnya yakni eks politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *