Persoalan Pokok Indonesia Bukan Radikalisme, Tapi Ketimpangan Ekonomi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pokok persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah radikalisme, tapi ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian.

“Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme,” ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12/2019).

Muat Lebih

Jika persoalan stagnasi ekonomi itu didiamkan saja tanpa ada terobosan berarti maka ke depannya bukan tidak mungkin kondisi Indonesia akan semakin suram.

“Kita harus mengatakan itu (ancaman kesuraman kondisi Indonesia) terutama kalau berkaitan dengan politik,” tambah Siti.

Siti melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, dimana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan.

“Tidak jauh dari Ibukota negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga,” kata dia.

Oleh karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan itu supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

“(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai,” ujar Siti.

Presiden pernah berujar jika fokus pembangunan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi.

Siti menilai berarti pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri.

“Berarti kita melihat dulu ke (sektor) domestik. Supaya wajah kita cantik ke luar negeri, politik luar negeri, karena semua keputusan kebijakan itu kan sebetulnya keputusan politik,” kata dia.

Oleh karena itu sebetulnya politisasi radikalisme dan politik identitas menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah tadi.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *