Polri Belum Pasti Ikut Selidiki Pencucian Uang Kasino Kepala Daerah

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Polri menyebut penyelidikan kasus pencucian uang yang dilakukan sejumlah kepala daerah melalui kasino luar negeri dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, sejauh ini polri belum memastikan akan diikut sertakan atau tidak.

“PPATK pun sudah resmi mengeluarkan laporan hasil analisis, namanya LHA. Namun, sejauh ini LHA itu hanya diserahkan pada aparat penegak hukum lainnya, jadi bukan kepada pihak kepolisian ya,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes pol. Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Senin (27/1/2020).

Muat Lebih

Dia menyebut pihaknya belum bisa memastikan apakah polisi juga bakal terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut ataukah tidak. Pasalnya, PPATK tidak menyerahkan LHA itu ke polisi, polisi juga belum memastikan penegak hukum mana yang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. “Kita cek lebih lanjut,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Iren Pol M Iqbal memastikan akan menindak lanjuti hasil temuan PPATK tersebut. Temuan tersebut akan ditindak lanjuti jika ditemukan dua alat bukti atau lebih.

 “Prinsipnya bukti cukup karena laporan itu harus ada cukup bukti. Minimal dua alat bukti ada tindak pidana pasti akan ditindaklanjuti,” kata Iqbal di Bareskrim Mabes Polri, Senin (16/12/2019) lalu.

Hal itu menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi keuangan oleh sejumlah kepala daerah di luar negeri. Uang tersebut mencapai Rp 50 miliar yang disimpan dalam bentuk valuta asing di rekening kasino.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin tidak mengungkapkan kepala daerah mana saja yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut. PPATK masih menelusuri aliran dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus eks Bupati Kukar dan pihak terkait lainnya.

“PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp50 miliar ke rekening kasino luar negeri. Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri,” ujar Kiagus dalam konferensi Refleksi Akhir Tahun 2019 di Kantor Pusat PPATK, Jumat (13/12/2019) lalu.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *