INDOPOLITIKA.COM – Sikap PDIP terpecah dalam menanggapi persoalan banjir di jakarta. Dua pentolan partai jawara pileg 2019 memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan dan penanganan banjir di Jakarta. Ada apa dengan Pras (ketua DPRD DKI) dan Gembong (ketua fraksi PDIP DPRD DKI)?.
Prasetio Edi Marsudi atau biasa disapa Pras, mengapresiasi aksi sigap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani banjir.
Menurut pria yang akrab disapa Pras, Anies dan jajarannya berhasil memperkecil risiko banjir. Hal itu ia ketahui usai meninjau langsung lokasi banjir di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
“Patut diapresiasi, dari komunikasi yang saya jalin dari petugas di lapangan, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siaga,” ucap Prasetyo ketika dilihat di akun Facebooknya, Kamis (2/1/2020).
Selain menyampaikan apresiasi pada Anies, dalam akun miliknya Pras juga mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan interaksinya dengan beberapa petugas Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakata.
“Semua dari Kepolisian, Koramil, Dinas Gulkarmat, BPBD, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan terus bersinergi melakukan evakuasi bagi warga terdampak,” sebut Prasetyo.
Berbeda disampaikan, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang mengangap Gubernur Anies lalai dalam mengatasi persoalan banjir selama menjabat dua tahun terakhir.
“Selama dua tahun ini, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies, program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini,” tulis Gembong.
Gembong juga menilai program penanganan banjir oleh Anies melalui program Vertical Drainage bukan merupakan solusi pencegahan banjir.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta, fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi,” lanjut tulis Gembong.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun,” pungkasnya.[ab]
