INDOPOLITIKA.COM – Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai masalah keuangan yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan bentuk perampokan.
Menurutnya, perusahaan asuransi jiwa berpelat merah tersebut dampak krisis ekonomi 1998 yang mempunyai utang sekitar Rp6 triliun. Namun semua diselesai oleh Jiwasraya pada tahun 2009.
“Permasalahan Jiwasraya dampak krisis 1998, sehingga 2005 saya masuk ke Kementerian BUMN, ada utang sekitar Rp 6 triliun kemudian selesai 2009,” tutur Said di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Lebih lanjut, Said menjelaskan, mulai tahun 2009 Asuransi Jiwasraya menjadi perusahaan yang sangat sehat dan mencapai puncaknya pada 2016. Perusahaan dalam kondisi sehat tapi tahun berikutnya 2017 sudah mengalami defisit triliunan rupiah.
“Berarti kan ada penyedotan dana disitu. Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998. Enggak mungkin bocor sampai puluhan triliun, kalau risiko bisnis enggak sebesar itu, itu perampokan namanya,” jelasnya.
Said Menambahkan, memang permasalahan yang dialami Asuransi Jiwasraya sudah ada di era permeritahan SBY. Namun, SBY kata Said, sudah menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu sebelum menyerahkan kepada pemerintahan selanjutnya.
“Memang itu sudah ada di era SBY. Tapi kan SBY menyelesaikan masalah itu dan menyerahkan ke pemerintahan selanjutnya dalam kondisi sehat walafiat,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menegaskan bahwa pihaknya tidak sanggup membayar polis JS Plan sebesar Rp12,4 triliun yang jatuh tempo pada Oktober-Desember 2019.
“Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah,” kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Senin (16/12/2019).
Ia mengungkapkan salah satu persoalan yang menyebabkan buruknya kinerja keuangan perseroan adalah rendahnya kemampuan mengelola aset. [rif]