Sebut Anies Gubernur Indonesia, Ketum PBNU Kritik Pemerintah Soal Kesenjangan Ekonomi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Bertepatan dengan peringatan Hari lahir Nahdlatul Ulama ke-94 yang jatuh pada Jumat (31/1/2020), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan Groundbreaking pembangunan gedung baru di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PBNU, Prof KH Said Aqil Siradj dalam sambutannya menyebut nama-nama tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Hingga akhirnya Kiai Said pun menyebut nama Anies. Kiai Said menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai gubenur Indonesia

Muat Lebih

“Para pejabat pemerintah yang hadir wabilkhusus, guberbur Indonesia Sayyidul Habib Anies Baswedan. Ini cucu dari pahlawan nasional Bapak Abdurrahaman Baswedan dari Kuningan Cirebon. Bukan dari Garut, dari Kuningan pak,” ujar Kiai Said yang kemudian disambut tawa hadirin.

Anies menghadiri acara tersebut dengan mengenakan pakaian batik dan kopiah hitam. Mendengar candaan Kiai Said itu, Anies pun tampak tertawa sembari menyatukan kedua tangannya ke atas sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Said.

Selain dihadiri Anies, acara tersebut juga dihadiri ulama dan pengurus besar NU. Di antaranya, Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Waketum PBNU KH Maksum Mahfudz, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zainy.

Sementara, dari unsur pemerintah hadir Wakil Menteri Agama Zainut Tauhud Sa’adi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Kominfo Johnny G Plate.

Selanjutnya, Kiai Said kemudian memberikan tausiyah tentang keharmonisan. Menuru dia, keharmonisan itu ada dua, yaitu harmonis dengan tuhan dan harmonis dengan manusia. Selain itu, Kiai Said juga menjelaskan tentang peradaban dan kebudayaan.

Kiai Said juga melontrakan kritik keras pada pemerintah Indonesia yang tak kunjung berhasil memperpendek jarak ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, hingga periode kedua pemerintahan presiden Jokowi saat ini, jarak ketimpangan perekonomian Indonesia antara yang kaya dan yang miskin masih jauh.

Menurutnya, pemerintah cenderung membiarkan kelompok miskin untuk bersaing dengan kelompok kaya atas nama ‘pasar bebas’, sehingga warga miskin semakin tidak berdaya.

Dalam kesempatan ini, Kiai Said juga mengkritik pemerintah atas sejumlah kenaikan barang yang dibebankan pada masyarakat seperti kenaikan iuran BPJS dan harga elpiji. Kiai Said juga melontarkan ketidak setujuan pada kebijakan impor garam. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *