INDOPOLITIKA.COM – Menteri BUMN, Erick Thohir akan membuka pintu bagi swasta untuk bersinergi dengan BUMN. Langkah tersebut perlu dilakukan supaya swasta bisa ikut merasakan manfaat proyek-proyek pemerintah.
“Proyek-proyek strategis yang ada di kementerian tetap kita jalankan. Mau tidak mau pasti itu akan bekerja sama dengan swasta, apakah yang besar, medium atau kecil,” ujarnya, Rabu (20/5/2020).
Erick ingin proses tender proyek BUMN dilakukan secara transparan. Hal tersebut untuk menghindari adanya anak, cucu, atau cicit usaha BUMN yang mengikuti proyek BUMN.
“Itu enggak ada lagi BUMN ikut tender, BUMN sama BUMN ikut tender di BUMN, padahal barangnya dari swasta juga. Itu yang tidak boleh lagi. Proyek dengan swasta banyak yang bisa kita sinergikan, apakah itu yang medium atau yang besarnya,” ucapnya.
Sejak ditunjuk menjadi menteri pada Oktober 2019, Erick terus menyinergikan BUMN dengan swasta. Misalnya dalam proses integrasi moda transportasi di Jabodetabek. Kerja sama ini melibatkan BUMN dan BUMD di antaranya PT Railink (anak usaha PT KAI) dan PT MRT Jakarta.
Erick berharap sinergi BUMN dan swasta bisa lebih luas. Dia merencanakan pembangunan kawasan Teluk Benoa di Bali bisa melibatkan swasta. Dia ingin mengintegrasikan area pariwisata ini dengan bandara layaknya Bandara Changi Singapura.
“Begitu turun pesawat mau (naik) cruise bisa langsung atau seperti di Hongkong. Nah kalau di kita masih harus pindah lagi naik bus. Nah ini yang sedang kita coba siasati, kenapa kita tidak bisa jadi super hub? Di situ kita undang swasta, siapa yang ahli cruise. BUMN bukan ahlinya cruise lah, di Benoa kita mau semuanya brand lokal,” kata Erick.
Sebelumnya dalam kanal youtube Helmy Yahya, Mardigu Wowiek Prasantyo mengkritisi keputusan Menteri BUMN yang lalu yang mengeluarkan kebijakan kerjasama BUMN yang justru merugikan negara.
“Menteri yang lama ini, melakukan kerjasama antar BUMN, itu Kartel, Mati itu swasta” ujarnya di akun youtube Helmy Yahya Bicara (6/5/2020).
Dia lalu mencontohkan, harga suatu proyek yang dia menangkan 10, kemudian kompetiror 9, harga BUMN 13, yang harga 13 ini dimenangkan kanrena sinergi BUMN itu, belum lagi akhirnya proyek itu dikerjakan oleh bawahnya yang harga 9 tadi. Jadi direksi BUMN itu (yang duduk-duduk manis) seakan-akan untung 4. Padahal negara bayarnya 13, harusnya negara bisa langsung bayar 9. [rif]
