Sepak Terjang Yusuf Ateh yang Rangkap 3 Jabatan Sekaligus: Kepala BPKP, Komisaris PLN dan Bank Mandiri

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengangkat Timothy Utama sebagai Direktur Information Technology dan Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid dan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam pemulihan ekonomi nasional untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Darmawan dalam konferensi video, Senin, (15/3/2021).

Muat Lebih

Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris menggantikan Ardan Adiperdana. Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya sempat menjabat sebagai Komisaris PLN. Sebelum itu, Ateh merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dihimpun dari berbagai sumber, Yusuf Ateh berkarier cukup lama di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Ateh dilahirkan di Jakarta, pada 9 Agustus 1964.

Ia lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1986), berlanjut ke Diploma IV STAN, dan menyelesaikan Master Business Administration di University of Adelaide, Australia (2001).

Pada 2016, Ateh mengambil S3 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.

Pada 2009, ia menjabat Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur.

Setelah itu ia menjadi Inspektur, dan terakhir Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Ateh tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas di Perum Peruri, perusahaan pencetak uang milik negara pada September 2019.

Ateh juga turut dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi tidak terpilih.

Persoalan rangkap jabatan Komisaris di BUMN pernah disorot oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Agustus 2020 lalu.

Ombudsman menemukan adanya 397 komisaris yang merangkap jabatan di lebih dari satu perusahaan pelat merah.

Ombudsman menilai adanya rangkap jabatan berbenturan dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman bergerak dengan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil tindakan untuk permasalahan tersebut. Namun hingga kini belum ada respon dari presiden.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *